Panther Bertangki Siluman untuk Kuras Solar Subsidi, Pria di Mojokerto Raup Rp84,6 Juta

Konferensi Pers Tersangka Modifikasi Isuzu Panther

MOJOKERTO - Sebuah mobil Isuzu Panther LS dimodifikasi dengan tangki tambahan dan mesin pompa untuk mengumpulkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kendaraan yang sekilas terlihat seperti mobil biasa itu diduga digunakan seorang pria bernama Suhardi, warga Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, untuk menjalankan praktik penyelewengan BBM bersubsidi selama sekitar 21 bulan.

Dari kegiatan tersebut, tersangka diperkirakan memperoleh keuntungan hingga Rp84.672.000. Solar yang dibeli dari SPBU dengan harga Rp6.800 per liter kemudian dijual kembali seharga Rp10.000 per liter kepada petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin pertanian.

Kasus ini diungkap Satreskrim Polres Mojokerto dan disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Jumat (13/11/2026). Polisi sebelumnya mengamankan Suhardi pada Kamis (22/10/2026), setelah melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di wilayah tersebut.

Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kabupaten Mojokerto. Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi solar bersubsidi.

“Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini sering terjadi kelangkaan BBM, di mana kami dari Kepolisian Polres Mojokerto langsung bergerak untuk mengecek apakah ada penyalahgunaan dalam distribusi BBM di Kabupaten Mojokerto,” kata Erik dalam konferensi pers tersebut.

Mobil yang digunakan tersangka merupakan Isuzu Panther LS bernomor polisi S 1675 PQ. Kendaraan tersebut dilengkapi tangki tambahan berkapasitas sekitar 50 liter yang ditempatkan di bagian bagasi belakang.

Selain tangki tambahan, terdapat mesin pompa, pipa, selang, keran, dan sistem sakelar khusus yang digunakan untuk memindahkan solar dari tangki utama kendaraan menuju tempat penampungan tersembunyi.

Modifikasi tersebut membuat proses pengisian di SPBU dari luar terlihat seperti pembelian BBM kendaraan pada umumnya. Namun, setelah solar masuk ke tangki utama, tersangka mengaktifkan pompa agar sebagian bahan bakar dialirkan ke tangki tambahan.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Bobby Wirawan menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk mengumpulkan solar tanpa harus menggunakan kendaraan pengangkut khusus. Kapasitas tangki asli Panther LS sekitar 55 liter, sedangkan tangki tambahan dapat menampung sekitar 50 liter.

“Jadi dari luar seolah-olah memang mobil ini mengisi solar seperti biasa. Namun setelah diisi dari luar, ada tombol khusus untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki di dalam bagasi,” terang Bobby.

Dengan cara tersebut, kendaraan dapat digunakan untuk membeli solar di sejumlah SPBU, sementara sebagian BBM yang dibeli dipindahkan ke tempat penampungan tambahan. Praktik inilah yang kemudian diduga memungkinkan tersangka mengumpulkan solar bersubsidi secara berulang.

Dalam menjalankan aksinya, Suhardi menggunakan satu barcode MyPertamina untuk melakukan pembelian solar subsidi. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka membeli solar senilai sekitar Rp400.000 dalam satu kali pengisian dan memperoleh sekitar 58,8 liter dengan harga Rp6.800 per liter.

Setelah pengisian berlangsung, solar yang berada di tangki utama kendaraan dialirkan menggunakan pompa menuju tangki tambahan di bagian belakang. Tersangka kemudian berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya di wilayah Mojokerto untuk mengumpulkan BBM.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Bobby Wirawan mengungkapkan bahwa tersangka rata-rata membawa pulang sekitar 50 liter solar subsidi. Penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut diduga membuat aktivitas pembelian terlihat seperti pengisian kendaraan biasa.

Penggunaan satu barcode untuk pembelian berulang menjadi salah satu bagian penting yang didalami polisi. Sistem barcode atau QR Code dalam program subsidi tepat digunakan untuk membantu pengawasan agar pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan kelompok pengguna yang berhak.

Namun, dalam perkara ini, fasilitas pembelian tersebut diduga disalahgunakan untuk mengumpulkan BBM yang kemudian dijual kembali. Dengan demikian, solar yang semestinya digunakan sesuai peruntukannya justru menjadi komoditas perdagangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Solar Dipindahkan ke Galon dan Dijual kepada Petani

Setelah berhasil mengumpulkan solar dari sejumlah SPBU, tersangka membawa BBM tersebut ke rumahnya di Desa Sajen, Kecamatan Pacet. Solar kemudian dipindahkan dari tangki tambahan ke dalam galon bekas air mineral berkapasitas sekitar 15 liter.

Bahan bakar itu selanjutnya dijual kembali secara eceran kepada petani yang membutuhkan solar untuk mengoperasikan traktor dan mesin pertanian. Polisi juga menyebut adanya penjualan kepada pihak yang membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan operasional kendaraan atau alat berat tertentu.

Harga pembelian solar dari SPBU disebut sebesar Rp6.800 per liter, sedangkan harga penjualan kembali mencapai Rp10.000 per liter. Dengan selisih Rp3.200 per liter, tersangka memperoleh keuntungan dari setiap liter BBM yang berhasil dikumpulkan dan dijual.

Penjualan dalam kemasan galon juga memudahkan tersangka mendistribusikan solar kepada pembeli tanpa harus menjualnya melalui SPBU. Berdasarkan keterangan dalam pemberitaan pengungkapan kasus, satu galon berkapasitas sekitar 15 liter dijual dengan harga Rp150.000.

Polisi memperkirakan praktik tersebut telah berlangsung sejak 2025 atau sekitar 21 bulan sebelum tersangka diamankan. Dari perhitungan penyidik, keuntungan yang terkumpul selama aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp84.672.000.

Angka itu merupakan estimasi keuntungan berdasarkan hasil penyidikan, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit tersendiri.

Dalam pengungkapan perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dan penjualan solar bersubsidi.

Barang bukti tersebut meliputi satu unit Isuzu Panther LS bernomor polisi S 1675 PQ yang telah dimodifikasi, dokumen kendaraan, satu barcode MyPertamina, delapan drum atau wadah penampungan, serta 12 galon air mineral berisi solar subsidi.

Barang bukti kendaraan menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan karena memperlihatkan sarana yang diduga digunakan tersangka untuk mengangkut dan memindahkan BBM. Sementara itu, wadah penampungan dan galon digunakan untuk menyimpan solar sebelum dijual kepada pembeli.

Sebelumnya, tim Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Mojokerto mengamankan Suhardi di rumahnya pada Kamis (22/10/2026). Penangkapan dilakukan setelah tersangka diduga baru saja melakukan pembelian solar subsidi di SPBU wilayah Desa Gemekan, Kecamatan Sooko.

Kapolres Mojokerto menyampaikan bahwa penyidik masih menangani perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang telah diamankan. Tersangka kemudian ditahan di Rumah Tahanan Polres Mojokerto untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas dugaan perbuatannya, Suhardi dijerat dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal tersebut mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Ketentuan itu dimaksudkan untuk melindungi sistem distribusi energi bersubsidi agar tidak dimanfaatkan secara melawan hukum. Subsidi pemerintah diberikan untuk membantu kelompok masyarakat dan sektor tertentu memperoleh energi dengan harga yang lebih terjangkau, bukan untuk ditimbun kemudian dijual kembali demi keuntungan pribadi.

Meski demikian, penerapan pasal dan pembuktian unsur tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyidikan dan persidangan. Status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah sebelum pengadilan memberikan keputusan berkekuatan hukum tetap.

Kasus di Mojokerto memperlihatkan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi masih menghadapi tantangan, khususnya terhadap pembelian berulang yang diduga tidak sesuai peruntukan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya telah menyampaikan pentingnya pengendalian QR Code atau barcode untuk pembelian solar subsidi. Dalam keterangannya pada 11 Juni 2026, BPH Migas mengungkap adanya indikasi barcode kendaraan yang sudah tidak beroperasi atau tidak lagi sesuai kepemilikan, tetapi masih digunakan untuk membeli solar bersubsidi.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menyebut temuan tersebut menjadi salah satu alasan penguatan pengawasan terhadap mekanisme pembelian BBM subsidi.

“BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga melakukan pengendalian QR Code yang selama ini disinyalir sudah tidak ada kendaraannya,” ujar Bambang dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Lampung Selatan.

Selain pengendalian barcode, BPH Migas juga memperkuat pengawasan terhadap surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk sektor nontransportasi darat. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan surat rekomendasi dan penjualan kembali BBM subsidi oleh oknum tertentu.

BPH Migas turut membentuk tim gabungan untuk melakukan pemantauan di lapangan. Pengawasan tersebut diperlukan agar solar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Pengungkapan kasus Panther modifikasi ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika masyarakat di sejumlah wilayah Mojokerto menyampaikan keluhan mengenai kelangkaan BBM. Kepolisian menyebut informasi tersebut menjadi salah satu dasar untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan distribusi.

Namun, praktik yang diduga dilakukan satu tersangka tidak dapat langsung dianggap sebagai satu-satunya penyebab kelangkaan solar di wilayah tersebut. Ketersediaan BBM dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pasokan, kuota, kebutuhan konsumen, distribusi antardaerah, hingga pengawasan terhadap pembelian.

Meski demikian, penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat yang berhak untuk memperoleh bahan bakar sesuai peruntukannya. Petani dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada solar untuk kegiatan produktif dapat terdampak apabila distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Karena itu, penanganan perkara tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku. Pengawasan pada tingkat SPBU, validasi barcode, pemeriksaan pola transaksi yang tidak wajar, serta koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, dan kepolisian perlu terus diperkuat.

Kapolres Mojokerto menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah hukumnya. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan atau penjualan solar subsidi secara ilegal melalui layanan kepolisian 110.

Kasus mobil Panther bertangki tambahan di Mojokerto menunjukkan bahwa penyalahgunaan subsidi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kendaraan yang telah dimodifikasi dan fasilitas pembelian resmi. Karena itu, pengawasan perlu diarahkan bukan hanya pada tempat penyimpanan BBM, melainkan juga pola pembelian berulang yang tidak wajar di SPBU.

Keuntungan sekitar Rp84,6 juta yang diperkirakan diperoleh tersangka selama 21 bulan memperlihatkan bahwa penyimpangan distribusi BBM bersubsidi dapat menjadi aktivitas ekonomi ilegal yang berlangsung cukup lama sebelum terungkap.

Pemerintah dan lembaga pengawas perlu memastikan sistem subsidi tepat sasaran berjalan efektif, termasuk melalui pemeriksaan kesesuaian data kendaraan, barcode pembelian, dan kebutuhan konsumen. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Pada akhirnya, solar subsidi harus kembali pada tujuan utamanya, yakni membantu masyarakat dan sektor produktif yang memenuhi kriteria penerima. Penindakan terhadap praktik penimbunan dan penjualan kembali menjadi bagian penting untuk menjaga distribusi energi tetap adil, mencegah penyalahgunaan anggaran subsidi, serta melindungi hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.