Kantor Wapres Didatangi Massa, Aliansi Rakyat Menggugat Desak Gibran Keluar dari Istana

Demo Massa Kantor Wakil Presiden

Jakarta - Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, didatangi puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Senin (9/11/2026). Massa mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari kompleks Istana Wapres, mengundurkan diri dari jabatannya, atau diproses melalui mekanisme pemakzulan. Aksi tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Massa mulai mendatangi lokasi sekitar pukul 14.12 WIB dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando. Mereka membentangkan spanduk serta poster berisi tuntutan agar Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden. Sejumlah peserta aksi juga menyampaikan orasi secara bergantian di depan pintu masuk kantor yang berada di kawasan Kebon Sirih tersebut.

Dalam aksi itu, massa menyebut Kantor Wapres sebagai rumah rakyat sehingga terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Salah seorang orator menyampaikan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk desakan agar Gibran menemui langsung para demonstran.

“Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi,” kata orator dari atas mobil komando.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam demonstrasi. Massa tidak hanya meminta adanya penjelasan dari pihak Setwapres, tetapi juga menginginkan Gibran hadir secara langsung untuk merespons tuntutan yang mereka sampaikan.

Situasi di depan Kantor Setwapres sempat diwarnai upaya komunikasi antara pihak istana dan peserta aksi. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar keluar menemui massa dengan didampingi aparat kepolisian dan pegawai Setwapres.

Pihak Setwapres mengajak sejumlah perwakilan demonstran masuk ke kompleks kantor untuk menyampaikan aspirasi. Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh massa. Mereka justru meminta Gibran sendiri yang keluar dan menemui seluruh peserta aksi.

Orator menyatakan massa tidak menghendaki pertemuan yang hanya melibatkan beberapa orang perwakilan. Mereka meminta seluruh peserta aksi beserta mobil komando dapat masuk apabila Gibran bersedia menemui mereka.

“Kami ingin jika Gibran mau bertemu, semua massa bisa masuk sekaligus mobil komando,” ujar orator 

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi dengan pejabat Setwapres. Massa menginginkan pertemuan langsung dengan Gibran sebagai bentuk pertanggungjawaban politik atas persoalan yang menjadi dasar aksi.

Al Muktabar kemudian kembali masuk ke dalam kompleks kantor setelah upaya menemui massa tidak menghasilkan kesepakatan. Hingga laporan mengenai peristiwa tersebut diterbitkan, belum terdapat keterangan langsung dari Gibran yang menyatakan bahwa dirinya telah menemui atau menerima tuntutan demonstran.

Tuntutan ARM berpusat pada persoalan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menengah yang digunakan Gibran dalam memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Dalam orasinya, massa menganggap putusan MK dan MA telah memperkuat alasan untuk mempertanyakan kelayakan Gibran menduduki jabatan wakil presiden. Mereka meminta Gibran mengundurkan diri secara sukarela dan mendesak DPR mengambil langkah konstitusional apabila pengunduran diri tidak dilakukan.

Salah satu pihak yang terlibat dalam aksi tersebut adalah Ahmad Khozinudin, anggota Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa sekaligus pengacara penggugat Gibran. Ia menilai keputusan MA telah menimbulkan persoalan serius terhadap persyaratan konstitusional wakil presiden.

“Tidak ada pilihan lain dari DPR RI selain jabatan wakil presiden ini harus segera dicabut dan segera memilih wapres pengganti,” kata Khozinudin.

Ia juga menyampaikan bahwa pengunduran diri atas inisiatif Gibran sendiri dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Meski demikian, pihaknya menganggap DPR perlu menjalankan kewenangannya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

Dalam tuntutan lainnya, ARM meminta DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk membahas persoalan tersebut. Mereka menyatakan tidak menghendaki proses politik yang berujung pada kompromi antarkelompok atau fraksi sehingga tuntutan pemakzulan tidak ditindaklanjuti.

Tuntutan tersebut merupakan sikap politik dari kelompok demonstran. Adapun penentuan apakah terdapat dasar konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden tetap harus melalui proses dan lembaga yang kewenangannya telah diatur dalam konstitusi.

Salah satu dasar yang disampaikan demonstran adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah menengah atas.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa meskipun bukti tersebut tidak ditemukan dalam persidangan, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara yang diajukan pemohon.

“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden,” ujar Adies Kadir dalam sidang pengucapan putusan.

Terdapat aspek penting lain dalam putusan tersebut. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Mahkamah juga menilai perkara itu tidak tepat lagi ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak dapat diartikan sebagai keputusan yang secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatannya. MK menyebut persoalan pemenuhan dan keabsahan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden secara substansial berada dalam ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilainya.

Penjelasan ini penting karena demonstran menggunakan bagian pertimbangan putusan MK sebagai dasar tuntutan politik. Namun, kesimpulan bahwa Gibran otomatis kehilangan jabatan bukan merupakan amar putusan MK tersebut.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran.

Putusan tersebut tercatat dengan nomor perkara 742/K/TUN/2026. Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Keputusan tersebut menjadi pemicu menguatnya desakan politik terhadap Gibran. Surat keterangan penyetaraan itu merupakan dokumen administratif yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.

Namun, terdapat perbedaan antara putusan yang membatalkan surat keterangan administratif dan keputusan pemberhentian pejabat negara. Putusan MA tersebut secara spesifik menyangkut keabsahan dokumen yang menjadi objek sengketa tata usaha negara. Sementara itu, persoalan kelanjutan jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berbeda.

Hingga 9 November 2026, salinan lengkap putusan MA yang memuat seluruh pertimbangan hukum majelis hakim juga disebut belum tersedia untuk publik. Karena itu, penafsiran mengenai konsekuensi hukum putusan tersebut terhadap kedudukan Gibran perlu didasarkan pada dokumen resmi dan proses hukum lanjutan, bukan semata-mata tuntutan peserta aksi.

Di tengah aksi demonstrasi, perkembangan politik juga berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR dan lintas fraksi telah menyampaikan keinginan untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan jabatan wakil presiden tersebut.

Namun, DPR belum mengambil keputusan resmi. Dasco menjelaskan bahwa lembaga legislatif masih berada dalam masa reses dan masa sidang berikutnya dijadwalkan dibuka pada Selasa (10/11/2026).

“Banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026).

Dasco juga menyebut pembahasan yang berlangsung saat itu masih bersifat informal dan belum masuk ke rapat resmi pimpinan maupun badan musyawarah yang melibatkan fraksi-fraksi. DPR, menurutnya, masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah yang dapat ditempuh.

“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujarnya.

Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa polemik tersebut mulai menjadi perhatian parlemen, tetapi belum memasuki tahap pengambilan keputusan kelembagaan. Keinginan sejumlah anggota DPR untuk membahas persoalan itu belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memulai proses pemakzulan.

Situasi ini menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan demonstran. Mereka berharap pembukaan masa sidang DPR dapat menjadi momentum untuk membawa persoalan tersebut ke pembahasan formal.

Tuntutan pemakzulan yang disuarakan ARM tidak dapat langsung diwujudkan hanya melalui demonstrasi atau desakan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tahapan pemberhentian presiden maupun wakil presiden dalam masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan jabatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Pengajuan permintaan kepada MK mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dilanjutkan melalui sidang paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Artinya, tuntutan agar Gibran mundur atau dimakzulkan masih harus melewati proses kelembagaan yang berlapis. Putusan MA mengenai dokumen penyetaraan pendidikan dapat menjadi bagian dari bahan pembahasan, tetapi konsekuensi terhadap kedudukan wakil presiden harus diputus melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi.

Untuk mengamankan kegiatan tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 73 personel. Jumlah peserta aksi diperkirakan sekitar 50 orang dengan koordinator Menuk Wulandari, Regas, dan Rustam R. Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi, membentangkan spanduk, serta menggunakan mobil pengeras suara.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi mengatakan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif agar peserta dapat menyampaikan pendapat secara tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

“Personel kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Akhmadi.

Menurut laporan kepolisian, pada pukul 16.37 WIB, aksi masih berlangsung dan situasi di sekitar Kantor Setwapres terpantau kondusif. Pengamanan dipimpin Kapolsubsektor Juanda Ipda Sutarman bersama personel yang disiagakan di lokasi.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran telah berkembang dari sengketa administrasi dan perdebatan hukum menjadi isu politik yang mendapat respons dari berbagai kelompok masyarakat. Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada tindak lanjut DPR, ketersediaan salinan lengkap putusan MA, serta penjelasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Pada akhirnya, demonstrasi di Kantor Wapres menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Desakan agar Gibran meninggalkan jabatan menunjukkan besarnya perhatian sebagian kelompok terhadap persoalan persyaratan pejabat publik. Namun, penyelesaian polemik tersebut tetap harus mengacu pada putusan pengadilan, pembuktian hukum, dan prosedur konstitusional. Dengan demikian, tuntutan politik dapat ditindaklanjuti melalui jalur yang sah tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan tata negara.