Gibran Bertemu Prabowo, Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres di Tengah Polemik Ijazah

Wakil Presiden

Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Informasi mengenai niat pengunduran diri itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang. Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai pertemuan khusus antara Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.

Meski Gibran telah menyampaikan niat tersebut secara langsung kepada Prabowo, Istana belum mengumumkan bahwa pengunduran dirinya telah disetujui atau berlaku secara resmi. Prasetyo hanya memastikan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat yang diutarakan Gibran.

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung pada Selasa pagi di lingkungan Istana Kepresidenan. Pembicaraan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas situasi yang berkembang setelah persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian publik, lembaga peradilan, serta parlemen.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Wakil Presiden. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mensesneg sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurut Prasetyo, pemberitaan mengenai penolakan tersebut tidak sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pihak Istana.

“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Pernyataan itu menjadi penting karena tidak sama dengan konfirmasi bahwa Prabowo telah menerima pengunduran diri Gibran. Istana tidak menyampaikan keputusan akhir Presiden terhadap niat tersebut. Dengan demikian, hingga keterangan resmi itu disampaikan, yang terkonfirmasi adalah adanya pernyataan niat mengundurkan diri, bukan berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden.

Prasetyo tidak menyatakan apakah Prabowo menerima permintaan tersebut. Ketidakjelasan ini membuat kelanjutan status Gibran masih bergantung pada perkembangan komunikasi politik dan proses konstitusional berikutnya.

Setelah pertemuan dengan Prabowo, Gibran turut memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore. Ia mengatakan menghormati berbagai kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikannya.

“Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.

Gibran kemudian menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan, terutama terkait langkah hukum yang masih dapat ditempuh untuk menjawab persoalan tersebut. Salah satu arahan Presiden adalah agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran.

Selain jalur PTUN, Gibran menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Pernyataan Gibran memperlihatkan bahwa meskipun niat mundur telah disampaikan kepada Presiden, upaya mempertahankan dan membuktikan dokumen pendidikannya tetap menjadi bagian dari langkah yang akan ditempuh. Dua hal tersebut kini berjalan beriringan: dinamika politik mengenai kelanjutan jabatannya dan proses hukum untuk menjawab persoalan administrasi pendidikan.

Persoalan yang melatarbelakangi pertemuan Prabowo dan Gibran berkaitan dengan putusan MK dan MA mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memeriksa permohonan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran dari luar negeri.

Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Permohonan yang diajukan juga dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon dan ruang lingkup kewenangan penyelesaian perkara yang diperiksa.

Perkembangan berikutnya terjadi di Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran. Dalam putusan tersebut, surat keterangan yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua putusan itu kemudian menjadi dasar meningkatnya desakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan kalangan politik agar Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Perdebatan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen administratif, tetapi juga menyangkut konsekuensi hukum dari dokumen tersebut terhadap persyaratan pencalonan pejabat negara.

Meski demikian, perlu dibedakan antara putusan yang menyangkut keabsahan dokumen pendidikan dan keputusan mengenai pemberhentian seorang Wakil Presiden. Putusan pengadilan mengenai dokumen tersebut tidak dengan sendirinya mengumumkan bahwa jabatan Gibran telah berakhir. Persoalan kelanjutan jabatan tetap harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Di tengah perkembangan pertemuan Gibran dan Prabowo, dinamika di DPR RI juga semakin menguat. Sejumlah anggota dewan mulai mengumpulkan dukungan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Para pengusul berasal dari enam fraksi dan tanda tangan mereka telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

Jumlah tersebut berkembang dari pengumpulan awal yang sebelumnya disebut telah melibatkan lebih dari 25 anggota dewan. Namun, dukungan yang dihimpun itu masih merupakan usulan anggota DPR dan belum dapat disamakan dengan keputusan resmi lembaga untuk memulai proses pemberhentian.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan tersebut. Ia menegaskan bahwa tindak lanjut harus memperhatikan mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.

“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Puan setelah Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026).

Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan mempelajari laporan serta mendengarkan masukan dari fraksi dan anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Artinya, meskipun dukungan tanda tangan telah terkumpul, proses formalnya masih harus melewati pembahasan sesuai aturan internal DPR dan ketentuan perundang-undangan.

Munculnya dua wacana sekaligus, yakni pengunduran diri dan pemakzulan, membuat persoalan jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian dalam pembahasan ketatanegaraan. Keduanya memiliki dasar dan mekanisme yang berbeda.

Pengamat hukum tata negara Titi Anggraini menjelaskan bahwa pengunduran diri atas kehendak sendiri tidak harus melalui mekanisme pemakzulan. Pemakzulan memiliki tahapan tersendiri yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Sementara itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Titi menegaskan bahwa mekanisme pengunduran diri tidak boleh dicampuradukkan dengan proses pemakzulan.

“Terkait pernyataan Mensesneg bahwa Wakil Presiden Gibran ingin mengundurkan diri, prosesnya memang tidak melalui mekanisme pemakzulan,” jelas Titi.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa penyampaian niat kepada Presiden belum otomatis menciptakan kekosongan jabatan. Perlu ada proses resmi yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, perkembangan komunikasi antara Gibran dan Prabowo perlu dibedakan dari proses formal yang mungkin menyusul.

Dengan demikian, apabila Gibran benar-benar memutuskan mengundurkan diri, prosesnya akan berbeda dari apabila DPR mengajukan pemberhentian berdasarkan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Pernyataan niat mundur Gibran juga mendapat perhatian dari pimpinan partai politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan setelah kabar tersebut disampaikan Istana.

“Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” kata Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Muhaimin mengatakan sikap PKB akan mempertimbangkan perkembangan di DPR RI. Ia juga masih menunggu masukan dari Fraksi PKB serta proses konsolidasi antarfraksi sebelum partainya menentukan sikap.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika partai politik belum mengarah pada keputusan bersama mengenai nasib Gibran. Setiap fraksi masih memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan melalui mekanisme parlemen.

Di sisi lain, Istana melalui Prasetyo Hadi menyatakan menghormati hak konstitusional DPR dalam menyampaikan pendapat. Pemerintah tidak menyatakan akan menghalangi proses politik yang berlangsung di parlemen, selama dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku.

Pertemuan selama 2,5 jam antara Prabowo dan Gibran menjadi perkembangan penting dalam polemik yang sebelumnya didominasi desakan publik dan pembahasan di parlemen. Untuk pertama kalinya, Istana secara terbuka mengungkap bahwa Gibran sendiri telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden.

Namun, sampai Selasa (10/11/2026) malam, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah mengakhiri masa jabatannya. Pernyataan Istana juga belum menunjukkan adanya keputusan final Prabowo untuk menerima atau menolak pengunduran diri tersebut.

Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh langkah Gibran, termasuk apakah ia akan menyampaikan pengunduran diri secara resmi atau melanjutkan upaya hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Pada saat bersamaan, DPR akan mempelajari usulan Hak Menyatakan Pendapat yang telah disampaikan sejumlah anggotanya.

Situasi ini menempatkan pemerintah dan lembaga negara pada ujian penting dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Apa pun keputusan yang diambil, penyelesaiannya harus mengikuti aturan konstitusi, memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai kelanjutan kepemimpinan nasional.