Puan, Bahlil hingga Dasco Masuk Bursa Pengganti Gibran, Delapan Nama Diungkap Golkar

Prabowo dan Gibran

JAKARTA - Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat setelah sejumlah tokoh politik disebut berpotensi mengisi jabatan orang nomor dua di Indonesia. Sedikitnya delapan nama dari berbagai partai politik diungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga sejumlah pimpinan Partai Gerindra.

Selain delapan nama tersebut, nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga ikut diperbincangkan. Namun, tidak semua nama tersebut merupakan usulan resmi partai politik. Sebagian masih sebatas spekulasi publik maupun aspirasi pribadi kader.

Pembahasan mengenai pengganti Gibran menguat setelah ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut, sehingga jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan harus diisi melalui mekanisme konstitusional.

Di tengah perkembangan itu, Prabowo telah menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026). Partai-partai koalisi diberi waktu sekitar satu pekan untuk mendiskusikan nama yang dinilai layak menjadi pendamping Presiden dalam sisa masa pemerintahan 2024–2029.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan terdapat delapan tokoh dari lingkungan partai politik yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

Nama pertama adalah Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Puan saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan merupakan salah satu tokoh perempuan yang memiliki pengalaman panjang di parlemen maupun dalam kepemimpinan partai.

Berikutnya, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, turut disebut dalam daftar tersebut. Bahlil memiliki pengalaman di pemerintahan dan saat ini memimpin partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo.

Dari Partai Gerindra, terdapat tiga nama, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Dasco menjabat Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Sugiono merupakan Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga menduduki jabatan menteri. Sementara Ahmad Muzani menjabat sebagai Ketua MPR RI dan memiliki pengalaman panjang di lingkungan legislatif.

Dua nama lain berasal dari partai koalisi, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari PKB serta Zulkifli Hasan dari PAN. Keduanya merupakan ketua umum partai yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan politik nasional.

Nama kedelapan adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini juga menjabat sebagai pejabat di pemerintahan.

Doli menyampaikan bahwa kedelapan tokoh tersebut memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang dapat menjadi pertimbangan Presiden.

“Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” ujar Doli sebagaimana dikutip dalam pemberitaan pada Minggu (15/11/2026).

Meski mengungkap delapan nama, Doli menegaskan bahwa Golkar tidak memaksakan kandidat dari internal partainya. Keputusan mengenai siapa yang akan diajukan tetap diserahkan kepada Prabowo sebagai Presiden.

Selain daftar yang disampaikan Golkar, nama Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut menjadi pembicaraan setelah keduanya disebut berpotensi mengisi jabatan Wakil Presiden.

Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan. Puan memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional, sedangkan Pramono dikenal memiliki rekam jejak di pemerintahan dan parlemen sebelum menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Namun, juru bicara PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa munculnya kedua nama tersebut bukan berasal dari usulan resmi partainya. PDIP menganggap penyebutan nama kader mereka sebagai bentuk apresiasi, tetapi tidak berarti partai sedang mengajukan kandidat kepada Presiden.

“Yang pasti bukan dari kami,” kata Guntur Romli, Jumat (13/11/2026).

Guntur juga mengingatkan bahwa PDIP masih berada di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai. Posisi tersebut membuat PDIP tetap menjalankan peran politik penyeimbang terhadap pemerintahan eksekutif.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kemunculan Puan dan Pramono dalam bursa calon tidak dapat langsung diartikan sebagai langkah politik resmi PDIP. Keduanya masih berada dalam kategori tokoh yang disebut atau diperbincangkan oleh pihak lain.

Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial sebagai salah satu figur potensial pengganti Gibran.

Spekulasi tersebut berkembang melalui unggahan sejumlah akun media sosial yang mengaitkan nama Sultan dengan dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, ketika dimintai tanggapan, Sultan tidak menunjukkan keinginan untuk masuk dalam pembahasan bursa tersebut.

“Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sultan memilih tidak menanggapi spekulasi pencalonan dirinya. Hingga perkembangan pemberitaan pada 15 November, belum terdapat pengumuman resmi yang menyatakan Sultan menjadi kandidat yang diajukan Presiden atau partai politik.

Selain Sultan HB X, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga disebut dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran. Menanggapi kabar tersebut, Sultan Baktiar menyatakan bahwa lembaganya bertugas mendukung proses pergantian Wakil Presiden dan menghormati siapa pun yang nantinya diusulkan Presiden.

“Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapapun dan kapanpun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo,” kata Sultan Baktiar.

Dengan demikian, nama Sultan HB X dan Sultan Baktiar perlu dibedakan dari delapan figur yang secara terbuka disebut oleh Ahmad Doli. Keduanya muncul dalam pemberitaan mengenai spekulasi bursa, tetapi belum dapat dipastikan sebagai kandidat resmi.

Meskipun nama AHY masuk dalam daftar delapan figur yang disebut Ahmad Doli, Partai Demokrat telah menyampaikan sikap bahwa mereka tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

Ketua Umum Demokrat tersebut menegaskan partainya menyerahkan kewenangan pengusulan calon kepada Presiden Prabowo. Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sehingga proses politik harus mengikuti ketentuan tersebut.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).

Sikap serupa juga perlu diperhatikan terhadap Ahmad Muzani. Namanya ikut masuk dalam daftar delapan tokoh versi Golkar, tetapi saat ditanya mengenai peluang menjadi pengganti Gibran, Ketua MPR tersebut memilih tidak membahas bursa kandidat.

“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026).

Muzani mengatakan dirinya ingin berfokus pada proses kelembagaan MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua respons tersebut memperlihatkan bahwa penyebutan nama oleh pihak lain tidak otomatis berarti tokoh yang bersangkutan bersedia menjadi kandidat.

Nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mendapat perhatian setelah sejumlah kader PKB menyampaikan dukungan agar ketua umum mereka menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran.

Salah satu dukungan disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari PKB Lalu Hadrian yang menyebut partainya tentu menginginkan Muhaimin mengisi posisi tersebut. Namun, dukungan dari kader tersebut belum menjadi keputusan resmi partai.

Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda kemudian menjelaskan bahwa aspirasi yang menyebut Cak Imin merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili keputusan kelembagaan PKB. Ia menegaskan partai menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengajukan kader internal untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Namun, ia memberikan sinyal bahwa sosok dari Partai Gerindra dapat menjadi pertimbangan.

Zulhas mengungkapkan bahwa Prabowo meminta partai-partai melakukan pembahasan internal selama sekitar satu pekan. Setelah itu, pimpinan partai akan kembali membahas sosok yang dinilai layak untuk disampaikan kepada Presiden.

“Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” kata Zulhas ketika ditanya mengenai sosok yang berpotensi diusulkan PAN.

Sikap PAN tersebut menambah dinamika dalam pembicaraan politik. Dengan tiga nama dari Gerindra yang sudah masuk daftar Ahmad Doli, peluang figur internal partai pimpinan Prabowo menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan dalam pembahasan berikutnya.

Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan para pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut membahas pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa partai-partai diminta melakukan pembahasan internal selama satu pekan. Mereka diminta mempertimbangkan figur yang layak, meskipun keputusan akhir tetap berada pada Presiden.

Prabowo sendiri belum mengumumkan nama kandidat yang akan dipilih. Dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), ia menyampaikan bahwa dirinya masih harus mencari pengganti Wakil Presiden setelah menyelesaikan agenda perjalanan ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China.

“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses pencarian kandidat belum mencapai tahap pengumuman. Presiden masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan masukan partai politik, tokoh nasional, serta kebutuhan pemerintahan dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang atau penunjukan langsung tanpa prosedur. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan konstitusi juga menetapkan bahwa sidang MPR untuk memilih pengganti harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

MPR telah menyiapkan tindak lanjut melalui rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Dalam agenda tersebut, MPR membahas penjadwalan sidang paripurna, permintaan dua nama kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta persiapan rancangan ketetapan MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden akan diminta menyampaikan dua nama calon pengganti. Setelah nama diterima, MPR memiliki tugas memverifikasi persyaratan dan menyelenggarakan proses pemilihan sesuai aturan.

Karena itu, delapan nama yang disebut Ahmad Doli belum dapat dianggap sebagai daftar resmi calon yang akan dipilih. Presiden tetap menjadi pihak yang berwenang mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan akhir pengisian jabatan dilakukan melalui sidang MPR.

Di tengah munculnya sejumlah nama, pembahasan mengenai kriteria calon Wakil Presiden juga mulai mendapat perhatian. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa sosok yang akan mendampingi Prabowo harus mampu membantu Presiden, berpijak pada konstitusi, dan membela kepentingan rakyat.

“Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua,” kata Haedar di sela kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Haedar, yang terpenting bukan sekadar nama atau latar belakang partai, melainkan cara berpikir, orientasi tindakan, serta kemampuan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Sementara itu, Ahmad Doli menilai figur pengganti harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Calon tersebut juga perlu memenuhi persyaratan konstitusional serta memiliki kemampuan membantu Presiden menyelesaikan persoalan pemerintahan.

Perbedaan pandangan mengenai nama kandidat memperlihatkan bahwa bursa pengganti Gibran masih terbuka. Partai-partai politik tengah menghitung pertimbangan masing-masing, sementara Presiden harus menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR.

Dengan demikian, perhatian publik saat ini bukan hanya tertuju pada siapa yang paling berpeluang menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi juga bagaimana proses pemilihan berlangsung secara terbuka, konstitusional, dan mempertimbangkan kepentingan nasional. Keputusan akhir masih menunggu langkah resmi Prabowo dan sidang MPR yang akan menentukan siapa pendamping Presiden untuk melanjutkan pemerintahan hingga 2029,