Mendagri Tito Tinjau Lokasi BSPS di Kendari, Tegaskan Kehadiran Nyata Pemerintah bagi Masyarakat

Peninjauan Lokasi BSPS

Kendari - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung lokasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program bantuan perumahan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan serta menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

Kehadiran para pejabat pemerintah pusat di Kota Kendari menandai dimulainya pelaksanaan program BSPS untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Pemerintah menilai program tersebut bukan sekadar renovasi rumah, tetapi juga bentuk nyata keberpihakan negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah harus hadir secara nyata melalui program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Di sinilah kami ingin mengubah cara berpikir, agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan uluran tangan pemerintah benar-benar menemukan tangan itu," ujar Tito Karnavian saat meninjau lokasi BSPS di Kendari.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, pemerintah memilih turun ke lapangan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.

Dalam kunjungannya, rombongan meninjau rumah milik Ibrahim yang dihuni bersama istrinya, Ibu Nanang, di kawasan pesisir Kelurahan Poasia. Kondisi rumah yang masih didominasi material papan dinilai sudah tidak layak huni sehingga masuk dalam daftar penerima bantuan BSPS tahun 2026.

Ibu Nanang mengaku bersyukur keluarganya akhirnya memperoleh kesempatan memperbaiki rumah yang telah lama ditempati. Selama beberapa tahun terakhir, keluarga tersebut mengandalkan penghasilan sederhana dari berjualan minuman sachet karena suaminya tidak lagi bekerja akibat menderita diabetes.

"Alhamdulillah bisa dapat bantuan dari pemerintah, yang sebelumnya papan menjadi permanen," ujar Ibu Nanang.

Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Program BSPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

Selain rumah Ibrahim, rombongan juga mengunjungi rumah Jumadiah, istri dari Hatta, yang juga menjadi penerima bantuan. Keluarga tersebut tinggal bersama lima anggota keluarga di rumah yang kondisinya memprihatinkan, sementara suaminya tidak lagi bekerja akibat menderita stroke.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa alokasi program BSPS di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, bantuan hanya menyasar 1.129 unit rumah, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 8.973 unit rumah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi 548 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Masing-masing rumah akan memperoleh bantuan peningkatan kualitas sebesar Rp20 juta.

"Sepertinya selama saya menjadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan," kata Tito Karnavian.

Menurut Tito, peningkatan kuota tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus mengurangi backlog perumahan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan perbaikan rumah di Kota Kendari dimulai 1 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 25 Agustus 2026. Sebelum pembangunan dimulai, seluruh calon penerima bantuan telah melalui proses verifikasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Setelah kami lihat, memang kondisi rumahnya sudah sangat tidak layak huni dan berhak mendapatkan bantuan BSPS," ujar Maruarar Sirait.

Maruarar juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kendari yang menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara bagi warga selama proses renovasi berlangsung. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat tetap memiliki tempat tinggal selama rumah mereka diperbaiki.

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyatakan Pemerintah Kota Kendari siap mendukung penuh pelaksanaan BSPS karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah Kota Kendari tentu siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah pusat agar program seperti ini bisa berjalan maksimal," ujar Siska Karina Imran.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang memperoleh hunian lebih layak.

Selain memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah berharap BSPS mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi backlog perumahan nasional. Tito menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian yang kondisinya tidak layak sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah.

"Kita doakan saja tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya program ini berlanjut dan bertambah terus, supaya masalah backlog, baik orang yang tidak punya rumah maupun rumah tidak layak huni, makin lama makin berkurang," tegas Tito Karnavian.

Pemerintah juga memanfaatkan data sosial ekonomi yang disusun Badan Pusat Statistik agar penyaluran bantuan lebih akurat dan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Program BSPS diharapkan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Kendari. Rumah yang lebih layak tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendukung kesehatan keluarga, mengurangi risiko penyakit akibat lingkungan yang buruk, dan memberikan rasa aman bagi penghuni.

Di sisi lain, pelaksanaan program bedah rumah juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi serta meningkatnya permintaan bahan bangunan dari pelaku usaha di daerah.

Peningkatan kuota BSPS di Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni. Program ini tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang sehat dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh akurasi data penerima, transparansi pelaksanaan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan BPS dalam penyusunan data penerima menjadi langkah penting agar bantuan tidak salah sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan renovasi rumah di Kota Kendari selesai pada Agustus 2026, sementara program BSPS akan terus diperluas ke berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dengan peningkatan alokasi hingga hampir delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang terbebas dari hunian tidak layak.

Ke depan, evaluasi terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan agar BSPS tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih baik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke kawasan timur Indonesia.