Pemkot Kendari Gencar Bina UMKM Olahan Ikan, Kejar Sertifikasi Halal dan Mutu Produk

Dinas Perikanan Kota Kendari

Kendari - Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Fokus utama pembinaan adalah mendorong pelaku usaha memperoleh sertifikat halal dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) agar produk lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi serta mampu menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.

Program tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah. Sebagai kota pesisir dengan sumber daya perikanan yang melimpah, Kendari dinilai memiliki peluang besar mengembangkan industri pengolahan hasil laut bernilai tambah. Namun, peluang tersebut masih membutuhkan dukungan berupa peningkatan kualitas produksi, legalitas usaha, serta standardisasi produk agar mampu bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan DKP Kota Kendari, Sriwati, mengatakan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu berkembang dan naik kelas.

"Pembinaan ini merupakan program pemerintah daerah sekaligus mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ujar Sriwati.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal maupun peningkatan standar mutu produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Berdasarkan data DKP Kota Kendari, saat ini terdapat 39 kelompok UMKM yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Namun, baru sekitar 10 kelompok usaha yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal.

Data tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan legalitas dan kualitas produk UMKM lokal. Sertifikat halal kini tidak hanya menjadi jaminan bagi konsumen, tetapi juga menjadi salah satu syarat penting untuk memasuki pasar modern, mengikuti pengadaan pemerintah, hingga memperluas pemasaran melalui platform digital dan jaringan ritel nasional.

Sriwati mengungkapkan bahwa kendala terbesar yang dihadapi pelaku usaha adalah biaya sertifikasi.

"Kami juga menunggu program intervensi dari pemerintah pusat terkait sertifikasi halal komoditas ini sehingga dapat bersinergi dengan DKP Kendari dalam mendorong lahirnya produk-produk halal dari UMKM lokal," katanya.

Menurutnya, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat akan mempercepat proses sertifikasi sehingga lebih banyak pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha yang dibutuhkan untuk berkembang.

Selain sertifikasi halal, Pemerintah Kota Kendari juga mendorong UMKM memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang menjadi standar mutu produk hasil perikanan.

SKP diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan pangan, tata letak ruang produksi, hingga sistem pengolahan sesuai ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting apabila pelaku usaha ingin memperluas pemasaran ke pasar modern maupun pasar ekspor.

Namun hingga kini belum ada UMKM olahan ikan di Kota Kendari yang berhasil memperoleh SKP.

Sriwati menjelaskan penyebab utamanya adalah sebagian besar proses produksi masih dilakukan di rumah tinggal.

"Ruang pengolahannya masih menyatu dengan rumah tinggal. Kalau pelaku usaha sudah menyiapkan lokasi produksi tersendiri, kami siap membantu mempermudah proses perizinannya," jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga kesiapan infrastruktur produksi.

Meski menghadapi berbagai tantangan, produk olahan hasil perikanan asal Kota Kendari mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

Berbagai produk seperti bakso ikan, abon ikan, nugget ikan, siomai, keripik cumi, hingga keripik rumput laut telah dipasarkan tidak hanya di toko-toko lokal, tetapi juga dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.

Pelaku usaha juga mulai memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi dan pemasaran, sehingga jangkauan pasar semakin luas. Perubahan pola pemasaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pengolahan hasil laut.

Selain memberikan pembinaan dan pendampingan, Pemerintah Kota Kendari juga membantu meningkatkan kapasitas produksi UMKM melalui bantuan peralatan usaha.

Sepanjang 2025, DKP Kota Kendari telah menyalurkan 11 paket bantuan alat produksi kepada kelompok pengolah hasil perikanan. Bantuan tersebut meliputi kompor, panci, blender, dan berbagai peralatan penunjang lain yang bersumber dari APBD Kota Kendari.

Program bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Untuk 2026, pemerintah daerah masih menunggu kepastian alokasi bantuan dari pemerintah pusat agar jumlah penerima manfaat dapat diperluas.

Upaya memperkuat daya saing UMKM juga dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Kendari dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Melalui Program Wajib Halal Oktober (WHO), kedua pihak berkomitmen mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sehingga produk lokal dapat memenuhi ketentuan regulasi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Program tersebut juga diharapkan membuka peluang produk Kendari masuk ke jaringan ritel modern maupun pasar nasional yang mensyaratkan sertifikasi halal.

Pembinaan UMKM olahan ikan memiliki arti penting bagi perekonomian Kota Kendari. Selain menciptakan lapangan kerja, sektor ini juga mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

Apabila semakin banyak produk memperoleh sertifikasi halal dan mutu, peluang ekspansi pasar akan semakin besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku UMKM, tetapi juga nelayan, petani rumput laut, distributor, hingga sektor perdagangan yang menjadi bagian dari rantai pasok industri pengolahan hasil laut.

Di sisi lain, peningkatan kualitas produk juga akan memperkuat citra Kendari sebagai salah satu sentra industri olahan hasil perikanan di kawasan timur Indonesia.

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal atau peralatan. Legalitas usaha, sertifikasi halal, dan standardisasi mutu kini menjadi faktor yang menentukan kemampuan produk bersaing di pasar yang semakin terbuka.

Data DKP menunjukkan baru sekitar seperempat UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya dukungan pembiayaan, pendampingan, dan penyederhanaan proses sertifikasi agar lebih banyak pelaku usaha mampu memenuhi standar nasional.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga pembiayaan menjadi kunci agar program pembinaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi benar-benar menghasilkan UMKM yang mandiri, kompetitif, dan mampu memperluas pasar. Temuan berbagai studi juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat kinerja usaha, sehingga investasi pemerintah di sektor ini berpotensi memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Ke depan, Pemerintah Kota Kendari menargetkan semakin banyak UMKM olahan hasil perikanan yang memperoleh sertifikat halal dan SKP. Langkah tersebut akan diiringi dengan pendampingan usaha, bantuan sarana produksi, serta penguatan pemasaran digital agar produk lokal mampu bersaing di tingkat nasional.

Dengan potensi sumber daya laut yang besar dan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, sektor UMKM olahan ikan di Kendari diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di Sulawesi Tenggara.