Inflasi Sulawesi Tenggara Tembus 4,68 Persen, Lampaui Nasional, Baubau Tertinggi dan Konawe Terendah

Ibukota Sulawesi Tenggara

Kendari - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Juni 2026 mencapai 4,68 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,60. Angka tersebut berada jauh di atas inflasi nasional yang tercatat 3,34 persen, menunjukkan tekanan harga di Sulawesi Tenggara masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Selain inflasi tahunan, Sulawesi Tenggara juga mengalami inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 1,29 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-d) sebesar 4,55 persen. Kenaikan harga terjadi hampir pada seluruh kelompok pengeluaran masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, transportasi, hingga jasa, yang berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Sulawesi Tenggara menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam. Pada Juni 2024 inflasi tercatat sekitar 2,35 persen, naik menjadi 2,52 persen pada Juni 2025, kemudian melonjak menjadi 4,68 persen pada Juni 2026. Kondisi tersebut menjadikan inflasi tahun ini sebagai salah satu yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Dari tiga daerah yang menjadi lokasi penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulawesi Tenggara, Kota Baubau mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 5,60 persen dengan IHK 116,58.

Sementara itu, Kota Kendari juga mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi, sedangkan Kabupaten Konawe menjadi daerah dengan inflasi terendah, yakni 2,12 persen dengan IHK 113,78. Perbedaan tingkat inflasi tersebut dipengaruhi karakteristik konsumsi masyarakat serta dinamika pasokan dan distribusi barang di masing-masing daerah.

Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Daerah dengan mobilitas ekonomi tinggi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah cenderung mengalami tekanan harga yang lebih besar.

BPS Sulawesi Tenggara mencatat hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga secara tahunan.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,55 persen, disusul kelompok transportasi sebesar 6,59 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,88 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta pendidikan masing-masing mengalami inflasi 3,81 persen.

Kelompok lain yang juga mengalami kenaikan antara lain penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,66 persen, perlengkapan rumah tangga 2,37 persen, rekreasi dan budaya 1,24 persen, informasi dan komunikasi 1,22 persen, kesehatan 0,37 persen, serta pakaian dan alas kaki 0,08 persen.

Secara umum, kenaikan harga pada berbagai kelompok tersebut menggambarkan bahwa tekanan inflasi tidak hanya terjadi pada kebutuhan pokok, tetapi juga telah merambah sektor jasa dan transportasi yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

BPS mengidentifikasi sejumlah komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan di Sulawesi Tenggara.

Komoditas tersebut meliputi emas perhiasan, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga (elpiji), ikan layang, ikan cakalang, ikan selar, beras, minyak goreng, bensin, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bayam, tomat, bawang merah, sawi hijau, uang kuliah perguruan tinggi, telepon seluler, mobil, sepeda motor, hingga pelumas mesin.

Tingginya kontribusi komoditas pangan menunjukkan bahwa fluktuasi pasokan hasil pertanian dan perikanan masih menjadi faktor penting yang memengaruhi inflasi di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga turut meningkatkan biaya distribusi barang sehingga berdampak pada harga berbagai komoditas lainnya.

Salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah elpiji 3 kilogram.

Selama Juni 2026, sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara mengalami kelangkaan elpiji bersubsidi yang menyebabkan harga di tingkat masyarakat meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat dibandingkan harga normal. Kondisi tersebut memberikan andil sekitar 0,34 persen terhadap inflasi tahunan Sulawesi Tenggara.

Pemerintah bersama Pertamina dan pemerintah daerah telah melakukan operasi pasar di sejumlah wilayah untuk menambah pasokan elpiji dan menekan kenaikan harga.

Secara nasional, inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen dengan inflasi bulanan 0,44 persen.

Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi nasional antara lain bensin, tarif angkutan udara, rokok, dan bahan bakar rumah tangga. Meski memiliki kesamaan dengan Sulawesi Tenggara, tekanan inflasi di provinsi ini tercatat lebih tinggi sehingga memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya faktor lokal yang memengaruhi harga barang dan jasa di Sulawesi Tenggara, terutama terkait distribusi logistik, pasokan pangan, dan biaya transportasi antardaerah.

Meningkatnya inflasi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan energi.

Kondisi ini juga dapat memengaruhi aktivitas UMKM, sektor perdagangan, hingga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejumlah ekonom menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain memastikan kelancaran distribusi barang, memperkuat operasi pasar, meningkatkan produksi pangan lokal, serta mempercepat penanganan kelangkaan komoditas strategis seperti elpiji dan bahan pangan.

Selain itu, pengawasan terhadap rantai distribusi juga dinilai penting agar tidak terjadi spekulasi harga yang dapat memperburuk kondisi inflasi.

Lonjakan inflasi hingga 4,68 persen menjadi sinyal bahwa tekanan harga di Sulawesi Tenggara masih cukup kuat. Kenaikan tidak hanya dipicu faktor musiman, tetapi juga dipengaruhi kondisi distribusi logistik, kenaikan biaya transportasi, fluktuasi harga pangan, hingga gangguan pasokan energi rumah tangga. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, daya beli masyarakat berpotensi melemah dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, inflasi yang tinggi juga menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan stabilisasi harga. Optimalisasi produksi pangan lokal, perbaikan rantai distribusi, penguatan cadangan pangan, serta koordinasi yang lebih intensif melalui TPID menjadi langkah strategis agar tekanan inflasi dapat dikendalikan tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pengendalian yang efektif, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.