Dapur MBG Buton Utara Rampung 100 Persen, Pengalihan Mitra ke Jakarta Tuai Sorotan Publik Luas

Dapur MBG

Buton Utara - Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Labuan, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, dilaporkan telah rampung 100 persen sejak 28 Februari 2026. Namun hingga awal Juli 2026, fasilitas tersebut belum juga beroperasi. Kondisi itu memunculkan perhatian publik setelah beredar informasi mengenai dugaan pengalihan mitra pengelola kepada pihak dari Jakarta.

Dapur MBG tersebut dibangun secara swadaya oleh pelaku usaha lokal yang tergabung dalam kelompok UMKM Sulawesi Tenggara. Pembangunan dilakukan dengan mengacu pada spesifikasi teknis dan standar operasional yang ditetapkan dalam program MBG sehingga diharapkan dapat segera melayani kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik di wilayah Buton Utara.

Belum beroperasinya dapur yang telah selesai dibangun menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai kepastian operasional serta mekanisme penetapan mitra penyelenggara. Isu mengenai kemungkinan pengalihan kemitraan kepada pihak luar daerah juga memunculkan diskusi tentang sejauh mana pelaku usaha lokal memperoleh ruang dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Ketua PINBAS MUI Sulawesi Tenggara, Adi Yanto Saputra, menyayangkan apabila pengelolaan dapur yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha daerah justru dialihkan kepada mitra dari luar Sulawesi Tenggara.

"Ini ironi. Program yang dikonsepkan pro-rakyat justru menjauh dari pelaku usaha lokal yang sejak awal berkeringat di lapangan," ujar Adi Yanto.

Menurutnya, semangat Program Makan Bergizi Gratis semestinya tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM, koperasi, yayasan, dan pelaku usaha lokal.

Ia menilai pembangunan dapur secara mandiri oleh pengusaha daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, kepastian mengenai status kemitraan dinilai penting agar investasi yang telah dilakukan masyarakat tidak menjadi sia-sia.

Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai kemungkinan pengalihan mitra kepada perusahaan berskala lebih besar dapat dipengaruhi oleh persyaratan administratif yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program MBG.

Beberapa aspek seperti kapasitas pendanaan, kemampuan rantai pasok, standar keamanan pangan, sistem manajemen, hingga pengendalian risiko dinilai lebih mudah dipenuhi oleh perusahaan besar dibandingkan pelaku usaha mikro maupun kecil di daerah.

Meski demikian, pendekatan tersebut dinilai memiliki konsekuensi terhadap tujuan jangka panjang program apabila ruang partisipasi bagi pelaku usaha lokal menjadi semakin terbatas.

Sejumlah pihak berpandangan bahwa keseimbangan antara pemenuhan standar operasional dan pemberdayaan ekonomi lokal perlu menjadi perhatian agar manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh masyarakat yang ikut mendukung pelaksanaannya.

Dalam sejumlah kesempatan, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan dirancang sebagai program bisnis, melainkan sebagai investasi sosial dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

BGN juga menjelaskan bahwa kemitraan dalam penyelenggaraan SPPG dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dengan evaluasi berkala terhadap seluruh mitra.

Dalam siaran pers resminya, BGN menyatakan bahwa kontrak mitra bersifat terbatas dan dapat dievaluasi berdasarkan kepatuhan terhadap petunjuk teknis serta standar operasional yang berlaku.

"Program MBG bukan orientasi bisnis, tetapi investasi sosial. Seluruh mitra akan terus dievaluasi agar tetap berjalan sesuai tujuan program," demikian penegasan BGN dalam keterangan resminya.

Kebijakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan serta memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan, pengelolaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari yayasan pengelola pusat maupun Badan Gizi Nasional mengenai informasi dugaan pengalihan mitra pengelola dapur SPPG di Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara.

Belum adanya kepastian tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha lokal yang telah berinvestasi dalam pembangunan sarana pendukung Program MBG.

Sejumlah masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai status operasional dapur serta mekanisme penetapan mitra agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan dan tetap memberikan manfaat sesuai tujuan awal.

Apabila dapur MBG dapat segera beroperasi dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Kebutuhan bahan pangan harian seperti beras, telur, sayuran, ikan, ayam, buah-buahan, hingga jasa distribusi dapat menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, nelayan, peternak, pedagang, dan UMKM di sekitar wilayah operasional dapur.

Sebaliknya, apabila sebagian besar rantai pasok berasal dari luar daerah, peluang peningkatan ekonomi lokal berpotensi menjadi lebih kecil meskipun tujuan utama pemenuhan gizi tetap dapat tercapai.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, keseimbangan antara penerapan standar nasional dan pemberdayaan pelaku usaha daerah menjadi aspek penting dalam implementasinya.

Di satu sisi, pemerintah berkepentingan memastikan setiap dapur memenuhi standar operasional, keamanan pangan, serta tata kelola yang baik. Di sisi lain, pelibatan UMKM dan pengusaha lokal merupakan bagian dari efek berganda (multiplier effect) yang sejak awal diharapkan lahir dari program tersebut. Kejelasan mekanisme seleksi, evaluasi, dan penetapan mitra akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tujuan sosial dan ekonomi program dapat berjalan beriringan.

Dengan kondisi pembangunan yang telah selesai sepenuhnya, masyarakat Buton Utara kini menantikan kepastian mengenai waktu operasional dapur SPPG serta penjelasan resmi terkait status kemitraan pengelolanya. Kejelasan tersebut dinilai penting agar Program Makan Bergizi Gratis dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut