Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan, Dorong Keterwakilan Lebih Besar di Pemilu

Peran Perempuan Dalam Politik Indonesia

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memperkuat perlindungan hak politik perempuan melalui putusan terbaru terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu. Dalam putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan partai politik peserta pemilu dapat digugurkan di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan.

Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia karena untuk pertama kalinya MK menegaskan adanya sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Sebelumnya, aturan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun selama ini belum terdapat sanksi yang secara tegas mengatur konsekuensi bagi partai politik yang melanggar ketentuan tersebut. Karena itu, putusan terbaru MK dinilai menjadi langkah besar dalam memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi seluruh partai politik peserta pemilu.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan KPU wajib mencoret atau menggugurkan partai politik pada daerah pemilihan tertentu apabila kuota perempuan tidak dipenuhi.

“Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dapat digugurkan,” demikian penegasan MK dalam putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026.

Permohonan uji materi tersebut sebelumnya diajukan oleh empat pemohon perempuan, yakni Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia. Mereka menilai aturan sebelumnya belum memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran kuota perempuan.

Putusan ini dinilai menjadi perubahan penting dalam sistem politik Indonesia karena memperkuat posisi perempuan dalam proses pencalonan legislatif. Selama ini, kuota perempuan sering dianggap hanya syarat administratif tanpa konsekuensi serius jika dilanggar. Akibatnya, banyak partai politik dinilai belum benar-benar serius membangun kaderisasi perempuan dalam dunia politik. Karena itu, hadirnya sanksi tegas dari MK dianggap dapat memaksa partai lebih serius membuka ruang politik bagi perempuan.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik putusan MK tersebut dan menilai keputusan itu memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak politik perempuan.

“Putusan MK itu memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak politik kaum perempuan,” ujar Rifqinizamy.

Ia menilai putusan tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia agar lebih inklusif dan berpihak pada kesetaraan gender.

Menurut Rifqi, sebelumnya aturan kuota perempuan memang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi belum memiliki mekanisme sanksi yang jelas.

Dukungan DPR terhadap putusan MK menunjukkan adanya kesadaran yang semakin besar mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses politik nasional. Selama beberapa dekade terakhir, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia memang masih relatif rendah dibanding jumlah populasi perempuan secara keseluruhan. Karena itu, banyak pihak menilai kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan masih diperlukan agar akses perempuan dalam politik dapat lebih setara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut putusan MK tersebut akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu mendatang karena sifatnya final dan mengikat.

“Putusan MK mengenai kuota caleg perempuan akan dimasukkan ke RUU Pemilu,” kata Dasco.

Hal serupa juga disampaikan sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang mendukung penguatan aturan keterwakilan perempuan dalam revisi UU Pemilu.

Dengan masuknya putusan MK ke dalam revisi UU Pemilu, maka penguatan hak politik perempuan diperkirakan akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam sistem kepemiluan nasional. Banyak pengamat menilai langkah ini penting agar putusan MK tidak berhenti sebagai putusan yudisial semata, tetapi benar-benar diterapkan secara teknis dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Sejumlah partai politik juga mulai merespons putusan MK dengan menegaskan kesiapan mereka memenuhi kuota perempuan 30 persen pada pemilu mendatang.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut partainya telah menyiapkan stok kader perempuan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

“PKB sangat menghargai perempuan dan stok caleg 30 persen perempuan sudah disiapkan,” ujar Jazilul.

Sementara Anggota Fraksi NasDem DPR RI Amelia Anggraini menilai keterwakilan perempuan seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus benar-benar menjadi substansi dalam politik nasional.

Putusan MK diperkirakan akan memaksa partai politik melakukan pembenahan serius dalam kaderisasi perempuan. Selama ini, banyak partai dinilai kesulitan memenuhi kuota perempuan terutama di daerah tertentu karena minimnya kader perempuan yang dipersiapkan sejak awal. Karena itu, keputusan MK kemungkinan akan mendorong perubahan budaya politik internal partai agar lebih inklusif terhadap perempuan.

Banyak pihak menilai putusan MK menjadi tonggak penting dalam pembangunan demokrasi yang lebih berkeadilan gender di Indonesia.

KemenPPPA sebelumnya juga pernah menyebut penguatan keterwakilan perempuan dalam politik menjadi bagian penting dari demokrasi yang inklusif dan setara.

Selain memperkuat posisi perempuan dalam pencalonan legislatif, putusan MK juga dinilai dapat meningkatkan kualitas representasi politik di parlemen.

Selama ini, isu perempuan seperti kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan, kekerasan seksual, hingga kesetaraan kerja sering dianggap belum mendapat perhatian optimal dalam kebijakan publik. Karena itu, meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan mampu memperkuat perspektif gender dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan nasional.

Meski kuota perempuan telah lama diatur dalam sistem pemilu Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain persoalan budaya politik patriarkis, perempuan juga sering menghadapi hambatan keterbatasan akses politik, minim dukungan partai, biaya politik tinggi, hingga stereotip gender dalam dunia politik.

Karena itu, penguatan regulasi dinilai penting agar keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar terwujud secara nyata di parlemen dan lembaga politik lainnya.

Perjuangan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik sebenarnya telah berlangsung cukup lama di Indonesia. Namun hingga kini, keterwakilan perempuan di parlemen nasional masih belum mencapai angka ideal. Karena itu, banyak aktivis gender menilai putusan MK terbaru dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi politik yang lebih setara dan inklusif.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 resmi memperkuat hak politik perempuan dengan menegaskan partai politik dapat digugurkan di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota minimal 30 persen caleg perempuan. Putusan tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan demokrasi berkeadilan gender di Indonesia.

DPR RI menyebut putusan MK memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak politik perempuan dan memastikan keputusan tersebut akan dimasukkan ke dalam revisi UU Pemilu mendatang. Banyak pihak berharap putusan ini mampu mendorong partai politik lebih serius membangun kaderisasi perempuan dan memperkuat representasi perempuan dalam dunia politik nasional.