Kejagung Geledah Kantor BGN Sehari Setelah Dadan Hindayana Dicopot, Pengusutan Kasus Jadi Sorotan

Badan Gizi Nasional

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Langkah tersebut menjadi perhatian luas karena dilakukan hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan mengganti sebagian besar jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Hingga siang hari, Kejagung belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar tindakan tersebut, namun memastikan proses hukum masih berjalan dan informasi resmi akan disampaikan setelah penyidik menyelesaikan tahapan awal pemeriksaan.

Peristiwa ini memunculkan berbagai spekulasi karena terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan dengan keputusan Presiden melakukan pergantian pimpinan BGN setelah evaluasi terhadap kinerja lembaga selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Mochamad Jeffry.

Meski demikian, Jeffry belum menjelaskan perkara yang sedang ditangani maupun barang bukti yang menjadi sasaran penyidik.

"Nanti secara resmi dirilis," ujar Jeffry saat menjawab pertanyaan wartawan terkait perkembangan kasus tersebut.

Sikap tertutup dari penyidik dinilai lazim dalam tahap awal penyidikan untuk menghindari hilangnya barang bukti maupun gangguan terhadap proses pengumpulan informasi yang sedang berlangsung.

Sejumlah laporan lapangan menunjukkan suasana kantor BGN berubah drastis sejak pagi hari. Pengamanan diperketat dengan kehadiran petugas keamanan dan personel TNI di sekitar area kantor. Beberapa akses menuju lantai atas gedung juga ditutup selama proses penggeledahan berlangsung.

Sejumlah pegawai dilaporkan tidak dapat langsung masuk ke area kerja mereka karena penyidik masih melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan penting. Kondisi tersebut membuat aktivitas perkantoran berjalan terbatas selama proses penggeledahan berlangsung.

Dari sisi pelayanan publik, belum ada keterangan resmi yang menyebut bahwa program-program BGN mengalami gangguan. Namun, penggeledahan di kantor pusat lembaga tetap memunculkan perhatian masyarakat mengingat BGN merupakan pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Sehari sebelum penggeledahan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti pimpinan BGN. Selain Dadan Hindayana, dua wakil kepala BGN juga ikut diberhentikan dari jabatannya.

"Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Kepresidenan.

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama sekitar satu setengah tahun. Beberapa catatan disebut berkaitan dengan disiplin pelaksanaan SOP, tata kelola organisasi, hingga kualitas pelaksanaan program.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Usai pencopotannya diumumkan, Dadan Hindayana menyatakan menghormati keputusan Presiden dan menyebut pergantian pejabat merupakan kewenangan penuh kepala negara.

"Hak mutlak Presiden," ujar Dadan saat dimintai tanggapan mengenai pencopotannya dari jabatan Kepala BGN.

Dadan juga menyampaikan harapan agar pimpinan baru dapat melanjutkan dan meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan selama ini.

Pernyataan tersebut dianggap penting karena menunjukkan proses transisi kepemimpinan berlangsung tanpa polemik terbuka di internal lembaga. Dalam program yang menyangkut jutaan penerima manfaat, stabilitas birokrasi menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan.

Dari parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta publik memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

"Pihak berwajib pasti memiliki pertimbangan," ujar Dasco menanggapi penggeledahan kantor BGN.

Menurut Dasco, DPR sebelumnya juga telah memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan baru BGN.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai penggeledahan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden enggak main-main," ujar Sahroni.

Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman turut memberikan tanggapan terkait dinamika yang terjadi di BGN. Ia menyinggung informasi yang beredar mengenai dugaan jual beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG.

"Ya, saya pun dapat informasi seperti itu," ujar Dudung.

Ia menegaskan Presiden menginginkan seluruh program berjalan bersih dan bebas penyimpangan.

"Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun," ujar Dudung.

Pernyataan tersebut menjadi perspektif penting karena menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pencapaian program, tetapi juga pada integritas tata kelola dan penggunaan anggaran negara.

BGN merupakan lembaga yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya di berbagai daerah.

Karena itu, penggeledahan kantor BGN memunculkan perhatian masyarakat mengenai kelangsungan program tersebut. Hingga saat ini belum ada indikasi penghentian layanan, namun publik menunggu kejelasan dari Kejagung mengenai perkara yang sedang ditangani.

Dari sisi kebijakan, kasus ini berpotensi mendorong pemerintah memperkuat sistem audit internal, pengawasan pengadaan, serta mekanisme verifikasi mitra dalam pelaksanaan MBG. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap salah satu program unggulan pemerintah.

Hingga Rabu sore, Kejagung masih belum mengumumkan perkara yang menjadi dasar penggeledahan. Namun sejumlah laporan menyebut penyidik tengah mendalami dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pengadaan dan tata kelola pelaksanaan program MBG.

Perhatian publik kini tertuju pada hasil penyidikan Kejagung dan langkah pembenahan yang akan dilakukan pimpinan baru BGN. Jika ditemukan pelanggaran, kasus ini berpotensi menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program gizi nasional.

Penggeledahan kantor BGN oleh Kejaksaan Agung sehari setelah pencopotan Dadan Hindayana menjadi peristiwa yang mengundang perhatian luas. Selain karena waktunya yang berdekatan dengan pergantian pimpinan, langkah tersebut juga menyangkut lembaga yang menjalankan program strategis nasional.

Kasus ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan. Publik kini menanti penjelasan resmi Kejagung sekaligus langkah konkret pimpinan baru BGN dalam menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.