Kejagung Usut Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit, 10 Perusahaan Besar Masuk Tahap Penyidikan

Kejaksaan Agung RI

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengusut dugaan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang diduga melibatkan sejumlah perusahaan besar di sektor sawit nasional. Kasus tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan umum setelah penyidik menemukan indikasi praktik transfer pricing dan under invoicing dalam transaksi ekspor komoditas strategis tersebut pada Senin (26/5/2026).

Pengusutan perkara ini menjadi perhatian besar karena komoditas sawit selama ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Dugaan manipulasi nilai ekspor dikhawatirkan berdampak langsung terhadap penerimaan pajak negara, data perdagangan nasional, hingga potensi kerugian dalam nilai ekspor sumber daya alam Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidikan dugaan manipulasi ekspor sawit sebenarnya sudah berjalan lebih dari satu bulan terakhir.

“Perkara manipulasi atau transfer pricing itu kita sekarang sedang melakukan penyidikan,” ujar Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2026).

Syarief menjelaskan pihaknya kini tengah mendalami berbagai dokumen transaksi ekspor dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan manipulasi nilai perdagangan minyak sawit mentah tersebut. Namun hingga kini Kejagung belum membeberkan identitas perusahaan yang sedang diperiksa dalam perkara tersebut.

Naiknya kasus ini ke tahap penyidikan memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum mulai melihat adanya indikasi kuat terkait praktik manipulasi perdagangan ekspor komoditas strategis. Dalam praktik perdagangan internasional, transfer pricing dan under invoicing sering digunakan perusahaan untuk menekan nilai pajak maupun mengalihkan keuntungan ke entitas tertentu di luar negeri. Jika praktik seperti ini terbukti terjadi dalam skala besar di sektor sawit, dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi transparansi perdagangan nasional dan kredibilitas industri sawit Indonesia di pasar global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah mengantongi data sedikitnya 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor.

“Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Menurut Purbaya, dugaan manipulasi tersebut ditemukan setelah pemerintah melakukan pengambilan sampel acak terhadap perusahaan eksportir sawit terbesar di Indonesia. Ia menyebut indikasi under invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya ditemukan pada seluruh sampel yang diperiksa.

Pernyataan Menteri Keuangan tersebut langsung memicu perhatian publik karena menunjukkan bahwa praktik manipulasi ekspor diduga tidak dilakukan oleh perusahaan kecil semata, melainkan berpotensi melibatkan pemain besar industri sawit nasional. Jika benar terjadi secara sistematis, praktik tersebut bisa berdampak besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan devisa ekspor. Selain itu, dugaan manipulasi nilai perdagangan juga dapat memengaruhi data ekspor nasional yang selama ini menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional.

Purbaya menjelaskan modus yang diduga digunakan perusahaan adalah under invoicing atau melaporkan nilai ekspor lebih rendah dibanding harga sebenarnya di pasar internasional.

“Transfer pricing dijalankan lewat penjualan barang ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga miring,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam praktik tersebut, perusahaan diduga menjual produk sawit ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga rendah sebelum kemudian dijual kembali ke negara tujuan akhir dengan harga lebih tinggi.

Modus seperti ini dikenal luas dalam praktik penghindaran pajak internasional dan sering digunakan perusahaan multinasional untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi tertentu dengan beban pajak lebih rendah. Dalam konteks ekspor sawit Indonesia, praktik tersebut dinilai sangat sensitif karena industri CPO merupakan salah satu penopang utama ekonomi nasional. Jika nilai ekspor sengaja diturunkan di dokumen resmi, maka negara berpotensi kehilangan penerimaan dalam jumlah besar baik dari sektor perpajakan maupun devisa ekspor. Karena itu, pengusutan kasus ini dipandang memiliki dampak strategis terhadap reformasi tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Pemerintah disebut telah membentuk tim gabungan bersama Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang nilai ekspor perusahaan sawit yang diduga melakukan manipulasi.

“Kita sudah jalan sejak 2-3 bulan lalu,” kata Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembentukan tim gabungan tersebut.

Tim tersebut saat ini sedang memeriksa kembali transaksi ekspor beberapa tahun ke belakang guna melihat potensi kerugian negara yang muncul akibat dugaan praktik under invoicing.

Pembentukan tim lintas lembaga memperlihatkan bahwa pemerintah memandang perkara ini sebagai kasus besar yang membutuhkan koordinasi antarlembaga secara serius. Dalam perkara kejahatan ekonomi skala besar, proses audit dan penghitungan ulang transaksi biasanya memerlukan waktu panjang karena melibatkan data ekspor lintas negara, dokumen keuangan perusahaan, hingga aliran transaksi internasional. Karena itu, keterlibatan BPKP dan Kejagung dinilai penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan berdasarkan data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Purbaya menyebut dugaan kerugian dari sampel kecil perusahaan yang diperiksa saja diperkirakan mencapai sekitar US$84 juta atau setara lebih dari Rp1,3 triliun.

“Kalau semua, ya pasti lebih besar,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, angka tersebut baru berasal dari sebagian kecil sampel transaksi yang berhasil dihitung pemerintah. Jika praktik serupa terjadi secara luas di seluruh transaksi perusahaan terkait, nilai kerugian negara diperkirakan jauh lebih besar.

Besarnya potensi kerugian tersebut memperlihatkan betapa strategisnya pengawasan terhadap sektor ekspor sumber daya alam Indonesia. Industri sawit selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar nasional dengan nilai perdagangan mencapai miliaran dolar setiap tahun. Ketika terjadi manipulasi nilai ekspor, dampaknya bukan hanya terhadap pajak perusahaan, tetapi juga memengaruhi cadangan devisa, statistik perdagangan, dan penerimaan negara secara keseluruhan. Karena itu, kasus ini mulai dipandang sebagai salah satu pengusutan penting dalam sektor kejahatan ekonomi berbasis perdagangan internasional.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dalam proses penyidikan awal.

“Ada beberapa saksi,” ujar Syarief singkat kepada wartawan.

Meski demikian, Kejagung belum menjelaskan siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan maupun kemungkinan adanya tersangka dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan saksi menjadi tahap penting dalam perkara dugaan manipulasi perdagangan internasional karena penyidik harus membuktikan pola transaksi dan hubungan antarperusahaan yang diduga terlibat. Dalam kasus transfer pricing, pembuktian biasanya cukup kompleks karena melibatkan dokumen bisnis lintas negara dan hubungan perusahaan afiliasi di berbagai yurisdiksi. Karena itu, proses penyidikan perkara ekonomi seperti ini sering membutuhkan waktu lebih panjang dibanding kasus pidana umum biasa.

Munculnya dugaan manipulasi ekspor sawit membuat industri kelapa sawit nasional kembali menjadi perhatian publik dan pengawas ekonomi. Selama ini sektor sawit memang kerap menghadapi sorotan terkait tata kelola perdagangan, ekspor, dan transparansi perusahaan besar.

Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Nilai perdagangan sawit nasional setiap tahun mencapai puluhan miliar dolar AS dan menjadi sumber penerimaan penting bagi negara.

Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut tata kelola industri sawit hampir selalu berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Selain menyangkut penerimaan negara, sektor ini juga melibatkan jutaan tenaga kerja dan rantai industri yang sangat luas. Dugaan manipulasi ekspor yang kini diusut Kejagung berpotensi membuka kembali perdebatan mengenai transparansi industri sawit dan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Sejumlah pengamat menilai pengusutan dugaan manipulasi ekspor sawit dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan ekspor agar praktik under invoicing dan transfer pricing tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Langkah pembenahan tata kelola dinilai penting karena praktik manipulasi ekspor bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan yang menjalankan praktik penghindaran pajak berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dibanding pelaku usaha yang menjalankan aturan secara benar. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat merusak iklim investasi dan kepercayaan terhadap sistem perdagangan nasional. Karena itu, banyak pihak berharap kasus ini tidak berhenti pada penyidikan semata, tetapi juga diikuti reformasi sistem pengawasan perdagangan ekspor Indonesia.

Kejaksaan Agung resmi memulai penyidikan dugaan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang diduga melibatkan sedikitnya 10 perusahaan besar sektor sawit nasional. Pemerintah menyebut praktik under invoicing dan transfer pricing diduga menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.

Saat ini Kejagung bersama tim gabungan pemerintah masih mendalami berbagai dokumen transaksi dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan manipulasi ekspor tersebut. Kasus ini dinilai menjadi salah satu pengusutan penting dalam upaya memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia.