BPS Terjunkan 2.600 Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Sultra, Pendataan Dimulai Serentak hingga Pelosok Daerah

BPS dan Pemerintah Sulawesi Tenggara Kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Kendari - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Sulawesi Tenggara dengan menerjunkan lebih dari 2.600 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di seluruh kabupaten dan kota. Pelaksanaan sensus tersebut ditandai dengan pencanangan resmi oleh Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam apel gabungan yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (15/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Tenggara, ribuan petugas akan menyebar hingga ke pelosok wilayah untuk mendata berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha mikro, perdagangan, industri, jasa, hingga aktivitas ekonomi keluarga yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan secara detail.

Pelaksanaan sensus kali ini mendapat perhatian besar karena menjadi salah satu agenda statistik nasional terbesar yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, hingga pengembangan sektor usaha di tingkat daerah maupun nasional.

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Dalam acara tersebut, Sonny secara simbolis memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada petugas sensus sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan di Sulawesi Tenggara.

"Dukungan ini menunjukkan komitmen bersama bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang berkualitas," ujar Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas data menjadi fondasi utama dalam pembangunan. Pemerintah tidak dapat menyusun kebijakan yang tepat apabila tidak memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan data yang akurat menjadi semakin penting. Pemerintah daerah membutuhkan informasi rinci mengenai sektor-sektor yang tumbuh, potensi investasi, hingga karakteristik pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah.

Dalam amanatnya, Sonny menegaskan bahwa tanggal 15 Juni 2026 memiliki arti khusus bagi perjalanan statistik Indonesia karena menjadi hari pertama pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional.

"Tanggal 15 Juni 2026 merupakan momentum penting karena pada hari ini menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia," kata Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Menurutnya, setiap usaha yang berhasil didata nantinya akan menjadi bagian dari fondasi informasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi di masa depan.

Analisis dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin. Hasil sensus akan menjadi dasar berbagai keputusan strategis pemerintah, mulai dari penyusunan program bantuan UMKM, pengembangan kawasan industri, hingga penentuan arah pembangunan ekonomi nasional dalam satu dekade mendatang.

Karena itu, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang benar kepada petugas lapangan.

Salah satu perbedaan terbesar antara Sensus Ekonomi 2026 dengan sensus sebelumnya adalah perluasan cakupan pendataan. Jika pada pelaksanaan sebelumnya beberapa sektor belum masuk dalam lingkup sensus ekonomi, kali ini BPS memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari objek pendataan.

"Untuk pertama kalinya, cakupan sensus diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan," jelas Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Langkah tersebut dinilai sangat relevan bagi Sulawesi Tenggara. Sebagai daerah yang masih memiliki ketergantungan besar terhadap sektor pertanian, perikanan, dan hasil sumber daya alam, data yang lebih lengkap akan membantu pemerintah memetakan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.

Masuknya sektor pertanian ke dalam cakupan sensus juga memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai struktur ekonomi masyarakat, termasuk hubungan antara sektor primer dan sektor usaha lainnya.

Selain memperluas cakupan sektor, BPS juga menerapkan pendekatan baru dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Untuk pertama kalinya aktivitas ekonomi keluarga akan didata secara langsung melalui metode door to door.

"Untuk pertama kalinya pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door-to-door sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai struktur ekonomi nasional maupun regional," ujar Sonny.

Pendekatan ini menjadi penting karena banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini belum tercatat secara formal. Mulai dari usaha rumahan, perdagangan berbasis media sosial, jasa freelance, hingga berbagai bentuk usaha keluarga lainnya akan menjadi bagian dari data yang dikumpulkan.

Bagi Sulawesi Tenggara, metode ini diperkirakan mampu menghasilkan gambaran ekonomi yang jauh lebih akurat dibandingkan sensus sebelumnya. Banyak usaha skala mikro yang selama ini tidak tercatat dalam sistem formal berpotensi masuk dalam basis data nasional.

Sebelum pelaksanaan lapangan dimulai, BPS Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai persiapan, termasuk merekrut dan melatih ribuan petugas sensus.

Kepala BPS Sultra Hadi Susanto sebelumnya menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 petugas tambahan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Para petugas tersebut akan bertugas mulai Mei hingga Agustus 2026 di 17 kabupaten dan kota.

"Sebanyak 2.600 petugas tambahan direkrut dan disebar ke seluruh kabupaten dan kota," ungkap Hadi Susanto.

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan pekerjaan yang harus dilakukan BPS. Dengan wilayah geografis Sulawesi Tenggara yang terdiri atas daratan dan kepulauan, proses pendataan membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat dengan baik.

Ribuan petugas itu juga menjadi ujung tombak keberhasilan sensus karena mereka yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha selama proses pengumpulan data berlangsung.

Berbeda dengan beberapa kegiatan statistik lainnya yang memiliki durasi relatif singkat, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan dalam waktu cukup panjang.

BPS menetapkan periode pendataan lapangan berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"Rentang waktu tersebut ditentukan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat dari pendataan," kata Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BPS berupaya memastikan tidak ada sektor usaha yang luput dari pendataan. Durasi yang lebih panjang juga memberi kesempatan bagi petugas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang memiliki akses transportasi terbatas.

Bagi Sulawesi Tenggara yang memiliki banyak wilayah kepulauan, waktu pendataan yang lebih panjang menjadi faktor penting agar kualitas data yang dihasilkan tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan sensus kali ini, BPS memperkenalkan gerakan TIR sebagai ajakan kepada masyarakat untuk mendukung proses pendataan.

"Mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui TIR, yaitu Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar, serta yakin bahwa rahasia data yang diberikan akan terjaga," ajak Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Ajakan tersebut penting karena keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan responden dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

BPS juga menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dilindungi oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan administratif lainnya.

Kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci karena tanpa data yang jujur dan lengkap, hasil sensus tidak akan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya tidak hanya digunakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.

Di Sulawesi Tenggara, data tersebut akan sangat penting untuk memetakan potensi sektor unggulan, memperkuat pengembangan UMKM, meningkatkan investasi, dan memperluas lapangan kerja.

Selain itu, hasil sensus juga akan membantu pemerintah mengetahui perubahan struktur ekonomi yang terjadi selama satu dekade terakhir. Perubahan pola usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga pertumbuhan sektor jasa akan menjadi bagian dari informasi yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan investasi data yang akan menentukan kualitas kebijakan ekonomi di masa depan.

Penerjunan lebih dari 2.600 petugas Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tenggara menandai dimulainya salah satu agenda statistik terbesar di Indonesia. Pendataan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 tersebut akan mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha besar hingga usaha keluarga yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan.

Melalui pelaksanaan sensus ini, BPS berharap dapat menghasilkan data ekonomi yang lebih lengkap, akurat, dan relevan untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha agar gambaran ekonomi Sulawesi Tenggara dapat tercatat secara utuh dan menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.