Bareskrim Tangkap Pelaku Penggelapan Bermodus Transaksi Valuta Asing, Korban Mengalami Kerugian Miliaran Rupiah

Bareskrim Polri

Jakarta Barat - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap seorang pelaku penggelapan bermodus transaksi valuta asing (valas) di wilayah Jakarta Barat. Kasus tersebut terungkap setelah korban melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana dalam transaksi penukaran mata uang asing dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah pada Senin (26/5/2026).

Pelaku diketahui menjalankan modus dengan menawarkan transaksi penukaran valuta asing dalam jumlah besar kepada korban melalui komunikasi langsung dan jaringan bisnis informal. Dalam praktiknya, korban dijanjikan kurs valuta asing yang dinilai lebih menguntungkan dibanding harga pasar resmi. Namun setelah dana ditransfer, uang milik korban diduga justru dibawa kabur oleh pelaku tanpa adanya realisasi transaksi sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

Kasus tersebut langsung menjadi perhatian aparat penegak hukum karena transaksi valuta asing ilegal atau nonresmi memang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan ekonomi untuk menjalankan modus penipuan dan penggelapan dana. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat kepolisian dan otoritas keuangan beberapa kali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap transaksi valas di luar jalur resmi perbankan maupun money changer berizin. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi kurs asing, terutama dalam jumlah besar, sering dimanfaatkan pelaku dengan menawarkan harga yang terlihat lebih kompetitif demi menarik korban.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin mengatakan pelaku berhasil diamankan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan korban dan penelusuran aliran transaksi keuangan.

“Pelaku sudah kami amankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin pada Senin (26/5/2026).

Polisi menyebut penangkapan dilakukan di salah satu kawasan di Jakarta Barat setelah penyidik memperoleh cukup bukti terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan transaksi valuta asing. Selain mengamankan pelaku, aparat juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen transaksi, perangkat komunikasi, serta bukti transfer dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Penangkapan ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi berbasis transaksi digital dan keuangan informal masih menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Modus penipuan berkedok transaksi valuta asing sering kali memanfaatkan kepercayaan personal dan hubungan bisnis nonformal sehingga korban baru menyadari penipuan setelah dana dalam jumlah besar sudah berpindah tangan. Dalam banyak kasus, pelaku biasanya menggunakan komunikasi intensif untuk meyakinkan korban bahwa transaksi aman dan menguntungkan. Karena itu, pengawasan terhadap transaksi keuangan nonresmi menjadi semakin penting di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan transaksi lintas mata uang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban dalam kasus tersebut disebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah setelah dana yang ditransfer tidak kunjung dikembalikan oleh pelaku.

“Kerugian korban cukup besar dan masih terus kami dalami,” kata Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin.

Penyidik kini masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain dalam kasus serupa. Polisi juga menelusuri apakah pelaku menjalankan aksinya seorang diri atau melibatkan jaringan tertentu dalam transaksi valas ilegal tersebut.

Kerugian dalam perkara kejahatan ekonomi seperti ini sering kali tidak hanya berdampak pada kondisi finansial korban, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi bisnis informal. Ketika kasus penggelapan bermodus investasi atau transaksi valas terus bermunculan, masyarakat menjadi semakin waspada terhadap tawaran transaksi dengan keuntungan tinggi di luar jalur resmi. Situasi ini juga memperlihatkan pentingnya edukasi literasi keuangan kepada masyarakat agar memahami risiko transaksi nonresmi yang tidak memiliki perlindungan hukum maupun pengawasan otoritas keuangan secara langsung.

Dalam penyelidikan awal, penyidik menemukan bahwa pelaku menawarkan kurs valuta asing yang berada di bawah harga pasar resmi untuk menarik minat korban melakukan transaksi.

Korban kemudian diminta mentransfer dana dalam jumlah besar dengan janji penyerahan valuta asing dilakukan setelah pembayaran selesai. Namun setelah dana diterima, pelaku diduga menghilang dan sulit dihubungi.

Penyidik menyebut modus seperti ini cukup sering digunakan dalam kasus penipuan keuangan karena pelaku memanfaatkan psikologi korban yang ingin memperoleh keuntungan lebih besar dari selisih kurs mata uang asing.

Dalam praktik kejahatan ekonomi modern, modus menawarkan harga di bawah pasar memang menjadi pola klasik yang terus digunakan pelaku karena dianggap efektif menarik perhatian calon korban. Banyak masyarakat yang tergiur mendapatkan keuntungan cepat tanpa menyadari tingginya risiko transaksi di luar lembaga resmi. Apalagi transaksi valas sering melibatkan nominal besar dan proses cepat, sehingga korban terkadang tidak sempat melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap legalitas pihak yang menawarkan jasa tersebut. Karena itu, aparat dan otoritas keuangan terus mengingatkan pentingnya melakukan transaksi hanya melalui lembaga resmi yang telah memiliki izin operasional.

Bareskrim Polri kini masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam praktik penggelapan berkedok transaksi valuta asing tersebut.

Penyidik juga sedang menelusuri aliran dana yang diduga berpindah ke sejumlah rekening berbeda setelah transaksi dilakukan korban.

Selain itu, aparat membuka kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan upaya penyamaran hasil kejahatan melalui rekening maupun aset tertentu.

Pendalaman terhadap aliran dana menjadi langkah penting dalam pengungkapan kejahatan ekonomi karena pelaku sering memecah transaksi ke berbagai rekening untuk menghilangkan jejak. Dalam banyak kasus, tindak pidana penggelapan dan penipuan keuangan juga berkaitan dengan penggunaan rekening nominee atau identitas pihak lain untuk menyulitkan pelacakan aparat. Karena itu, kemampuan digital forensik dan kerja sama antar lembaga keuangan menjadi faktor penting dalam membongkar jaringan kejahatan ekonomi modern. Aparat kini tidak hanya mengejar pelaku utama, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang membantu proses transaksi ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal terkait tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan unsur penyembunyian hasil kejahatan dari transaksi tersebut.

Bareskrim menegaskan proses hukum akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Penerapan pasal berlapis dalam perkara kejahatan ekonomi saat ini menjadi strategi umum aparat penegak hukum untuk memaksimalkan pengungkapan kasus dan pemulihan kerugian korban. Tidak hanya pelaku utama, pihak-pihak yang membantu menyamarkan hasil kejahatan juga dapat dijerat pidana apabila terbukti mengetahui asal-usul dana ilegal tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan ekonomi yang memanfaatkan sistem transaksi digital dan perbankan modern untuk menjalankan aksinya.

Bareskrim Polri mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran transaksi valuta asing dengan iming-iming kurs murah maupun keuntungan cepat di luar jalur resmi.

Masyarakat diminta melakukan transaksi hanya melalui lembaga resmi yang memiliki izin dari otoritas terkait agar terhindar dari risiko penipuan dan penggelapan dana.

Selain itu, aparat meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi transaksi mencurigakan maupun praktik penukaran uang ilegal yang berpotensi merugikan konsumen.

Imbauan tersebut menjadi penting karena perkembangan teknologi komunikasi membuat modus penipuan keuangan semakin mudah menyasar masyarakat luas. Pelaku kini dapat membangun kepercayaan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun jaringan bisnis informal tanpa perlu memiliki kantor resmi. Dalam kondisi seperti ini, literasi keuangan masyarakat menjadi benteng utama untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Kesadaran untuk selalu memverifikasi legalitas lembaga keuangan dan menghindari tawaran yang terlalu menguntungkan dinilai menjadi langkah paling efektif dalam mencegah menjadi korban kejahatan serupa.