Ketua Umum Partai Politik Menjatuhkan Sanksi Terhadap kader Bermasalah di DPR

Konferensi Pers Istana Kepresidenan (Foto: Evandio)

sepintasnews - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa mulai Senin (1/9/2025), seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR akan menjatuhkan langkah disipliner terhadap para kader yang terbukti bermasalah. Kepastian ini ia dapatkan usai menerima laporan resmi dari ketua umum dan utusan delapan partai dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).

Dalam laporan tersebut, tercantum sejumlah nama anggota DPR yang akan dikenai sanksi, antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN.

“Para ketua umum partai telah bersepakat untuk bertindak tegas, termasuk mencabut status keanggotaan kader yang dianggap melakukan pelanggaran atau mengeluarkan pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama para pimpinan partai.

Selain itu, pertemuan tersebut juga dihadiri pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Mereka bersama-sama mengumumkan kebijakan baru, seperti penghentian fasilitas tunjangan rumah bagi anggota legislatif yang menuai kritik, serta penundaan seluruh agenda perjalanan dinas ke luar negeri.

Prabowo menegaskan kembali, keputusan delapan ketua umum partai bukan sekadar penerapan sanksi internal, melainkan juga pencabutan kursi DPR dari para kader yang terkena pelanggaran. Ia mengingatkan anggota dewan agar selalu mendengar aspirasi rakyat serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sebelumnya, DPP Partai NasDem melalui Ketua Umum Surya Paloh telah resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Sementara itu, PAN juga menjatuhkan keputusan serupa kepada Eko Patrio dan Uya Kuya melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).