DPR RI Sahkan Pagu Kementerian PU 70,86 Triliun, Fokus Dukung Swasembada Pangan

Pengesahan Pagu Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI (Foto: Kementerian PU)

sepintasnews.web.id - Pagu indikatif untuk Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk Tahun Anggaran 2026 telah disetujui oleh Komisi V DPR RI sebesar Rp70,86 triliun. Keputusan ini dihasilkan dalam sebuah Rapat Kerja yang diadakan antara Komisi V DPR RI dan Kementerian PU beserta kementerian dan lembaga terkait di Gedung DPR Senayan pada hari Kamis, 10 Juli 2025.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk tahun 2026 akan tetap terpokus pada pengelolaan jalan nasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antardaerah, mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat sistem irigasi dan normalisasi sungai untuk mencegah bencana banjir.

“Sejak tahun 2025, kami telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, fokus utama kami adalah memperkuat irigasi di semua tingkat, termasuk primer, sekunder, dan tersier, serta infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan,” jelas Menteri Dody.

Dari total pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun, Kementerian PU merencanakan anggaran sebesar Rp31,80 triliun untuk sektor Bina Marga. Rencana ini mencakup pembangunan jalan baru sejauh 152 km, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan sepanjang 1. 113 km, pemeliharaan jembatan sepanjang 29. 241 meter, serta penggantian jembatan sepanjang 51 meter. Selain itu, juga akan dibangun flyover/underpass sepanjang 362 meter dan jalan tol sepanjang 26,54 km.

Selain itu, Rp20,51 triliun akan dialokasikan untuk kegiatan prioritas di bidang Sumber Daya Air. Ini mencakup pembangunan jaringan irigasi seluas 2. 000 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15. 000 hektare, pengendalian banjir sepanjang 16 km, perlindungan pantai sejauh 4 km, penyediaan air baku dengan kapasitas 0,3 m3/detik, dan proses pembangunan 15 bendungan yang sedang berlangsung.

Untuk sektor Cipta Karya, anggaran sebesar Rp4,11 triliun dialokasikan untuk meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan penambahan 6. 731 sambungan rumah, pengelolaan air limbah untuk 400 keluarga, serta pembangunan satu gedung.

Di sisi lain, alokasi untuk bidang Prasarana Strategis mencapai Rp13,53 triliun. Ini mencakup 1. 000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk madrasah, 100 Sekolah Rakyat, 5 perguruan tinggi serta perguruan tinggi keagamaan, dan pembangunan berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi, olahraga, cagar budaya, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Sisa anggaran sebesar Rp0,91 triliun diperuntukkan bagi manajemen yang meliputi gaji pegawai dan operasional kantor.

Menteri Dody juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas persetujuan Pagu Indikatif Kementerian PU untuk TA 2026. 

“Kami akan melakukan studi lebih lanjut agar semua arahan dan bimbingan dari Komisi V DPR RI mengenai Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Padat Karya dapat dilakasanakan, meskipun mungkin belum sepenuhnya maksimal,” tambahnya.

Menurut evaluasi mandiri, Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran untuk TA 2026 sebesar Rp68,88 triliun. Ini terdiri dari program teknis sebesar Rp65,28 triliun - meliputi dukungan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan Padat Karya - serta dukungan manajemen sebesar Rp3,6 triliun.