Wakil Menteri Dalam Negeri Tegaskan Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi di Daerah

Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi (Foto: Kemendagri)

"Bapak Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya sangat mendukung semua pelaksanaan serta inisiatif pencegahan korupsi di wilayah setempat," tegas Ribka.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah meningkatkan komunikasi dengan para kepala daerah terkait rencana pencegahan korupsi. 

Ribka berpendapat bahwa retret untuk kepala daerah yang akan diselenggarakan setelah pelantikan merupakan kesempatan signifikan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tindakan pencegahan korupsi.

"Kami akan memberitahukan Bapak Menteri agar Bapak Ketua KPK dapat mengatur jadwal untuk menyampaikan materi saat retret kepala daerah," tambah Ribka.

Selain itu, Ribka menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebagai elemen kunci dalam usaha mencegah korupsi. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah diterapkan secara terintegrasi di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

"Sistem SIPD yang telah dikembangkan sekarang sudah dimanfaatkan oleh semua provinsi dan kabupaten di Indonesia. Saat ini, sistem tersebut telah diperbaiki dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan," ujarnya.

Di akhir pidatonya, Ribka menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua program pencegahan korupsi di tingkat daerah dapat berjalan dengan optimal.

"Kami ingin menegaskan bahwa kami mendukung dan akan melaksanakan semua komitmen tersebut," tutup Ribka.