Menteri Perhubungan Tegaskan Komitmen Pemerintah Terkait Ekosistem Transportasi Online
 |
| Diskusi Menteri Perhubungan Dengan Jurnalis (Foto: Kemenhub) |
sepintasnews.web.id - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga ekosistem yang ada dalam layanan transportasi daring, agar tetap berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.
Namun, jika di masa depan diperlukan regulasi baru, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk mitra, pelanggan, serta pelaku bisnis lainnya seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penyedia layanan logistik. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan saat berbincang dengan jurnalis di Jakarta pada hari Senin 19 Mei 2025.
"Pemerintah bertekad untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangannya," ujar Menhub Dudy.
Menteri Perhubungan Dudy menyatakan bahwa pemerintah perlu mengatur persaingan dalam layanan transportasi online agar beroperasi dengan adil dan wajar. Oleh karena itu, regulasi mengenai transportasi online harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang ada.
"Kami tidak hanya perlu melindungi pelaku usaha, tetapi juga harus menjaga kepentingan pelanggan dan mitra," tambahnya.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa aplikasi seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Grab Indonesia, inDrive Indonesia, dan Maxim Indonesia, Menteri Perhubungan membahas berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk potongan lebih dari 20% dari aplikasi untuk mitra, serta usulan agar mitra transportasi online diangkat menjadi pegawai tetap.
"Kami memahami bahwa ini adalah ekosistem yang melibatkan banyak pihak. Sangat bijak bagi kita untuk memperhatikan masalah yang muncul dalam bisnis online ini," tegas Menhub.
Menteri Perhubungan telah memastikan kepada perwakilan aplikasi bahwa diskon yang diberikan oleh aplikasi tidak lebih dari 20%.
Jumlah pengurangan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Panduan Penghitungan Biaya Layanan Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Publik melalui Aplikasi.
Menteri Perhubungan Dudy akan mengevaluasi dan menganalisis skema potongan aplikasi ini bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait, serta dampaknya terhadap ekosistem online yang telah ada, sejalan dengan kebutuhan untuk membatasi potongan aplikasi maksimal 10% dari mitra pengemudi.
Namun, mengenai status mitra, para penyedia aplikasi sepakat untuk tidak mengubah mitra menjadi pegawai tetap, sehingga mereka dapat mempertahankan fleksibilitas yang ada.
Hadir dalam acara ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kementerian Perhubungan, Presiden GoTo Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur Bisnis Mobilitas dan Logistik Grab Indonesia Tyas Widyastuti, Direktur Bisnis inDrive Indonesia Ryan Rwanda, serta Kepala Hukum Maxim Indonesia Dwi Putratama.
