DPR dan Sri Mulyani Sepakati Asumsi Dasar APBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,2 Persen

Komisi XI DPR RI (Foto: Kementerian Keuangan)

Makro - Komisi XI DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi fondasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024), yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam rapat tersebut, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,2 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,5 persen.

Selain itu, nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada level Rp16.000 per dolar AS dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 7 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 harus mampu menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

"Semoga ini mencerminkan komitmen untuk menjaga APBN 2025 sebagai instrumen yang sangat penting. Terima kasih atas semua masukan yang diberikan," ujar Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, tetapi menjadi alat strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dipandang sebagai sasaran yang cukup realistis apabila konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor tetap terjaga.

Pemerintah berharap berbagai program hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, stabilitas inflasi pada kisaran 2,5 persen juga menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Inflasi yang terkendali akan membantu menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga konsumsi rumah tangga dapat terus tumbuh.

Meski menyetujui kerangka besar asumsi makro APBN 2025, sejumlah fraksi di Komisi XI DPR RI memberikan beberapa catatan.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya mengusulkan nilai tukar rupiah yang lebih kuat pada level Rp15.900 per dolar AS serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Sementara Fraksi PKB mengusulkan peningkatan target Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi kisaran 120 hingga 125.

Usulan tersebut menunjukkan adanya perhatian DPR terhadap kesejahteraan petani sekaligus stabilitas sektor riil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selain indikator makro ekonomi, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah target pembangunan nasional.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,5 hingga 5 persen.

Sementara angka kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi 7 hingga 8 persen.

Pemerintah bahkan menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga mencapai nol persen pada tahun 2025.

Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Dalam penyusunan asumsi makro tersebut, stabilitas sektor keuangan menjadi perhatian utama.

Bank Indonesia diperkirakan akan terus menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mampu menjaga kesehatan sektor perbankan dan pasar keuangan agar tetap mampu mendukung pembiayaan pembangunan.

Kondisi global yang masih dibayangi konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat menjadi tantangan yang harus diantisipasi sepanjang 2025.

Pemerintah menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis akan terus diperkuat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus antara lain:

• Menjaga daya beli masyarakat.
• Menciptakan lapangan kerja baru.
• Mempercepat hilirisasi industri.
• Memperkuat investasi nasional.
• Meningkatkan produktivitas industri strategis.
• Mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Bagi masyarakat, asumsi makro APBN memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Inflasi yang terkendali dapat menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Sementara nilai tukar rupiah yang stabil berpotensi membantu menekan kenaikan harga barang impor dan biaya produksi industri.

Karena itu, keberhasilan mencapai target APBN 2025 akan sangat menentukan kondisi ekonomi masyarakat dalam satu tahun mendatang.

Kesepakatan antara Komisi XI DPR RI dan pemerintah mengenai asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 menjadi langkah awal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, serta berbagai sasaran pembangunan lainnya, pemerintah berharap Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun tantangan global yang masih besar menuntut kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan berjalan secara terkoordinasi agar target tersebut dapat tercapai secara optimal.