Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2025 Disepakati Komisi XI DPR RI

Komisi XI DPR RI (Foto: Kementerian Keuangan)

sepintasnews.web.id - Komisi XI DPR RI, bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Plt Kepala BPS, telah menyetujui landasan dari asumsi ekonomi makro, tujuan pembangunan, serta indikator pembangunan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat Kerja yang berlangsung di kompleks Parlemen Senayan pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, Komisi XI yang dipimpin oleh Kahar Muzakir menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan estimasi inflasi sebesar 2,5% untuk tahun 2025. Angka tersebut sesuai dengan asumsi dasar yang tercantum dalam Rancangan APBN 2025.

Selain itu, disepakati bahwa nilai tukar rupiah ditetapkan pada Rp16.000/USD, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) untuk tenor 10 tahun mencapai 7,0%. Angka ini sedikit berbeda dengan asumsi dasar dalam RAPBN 2025, yang memproyeksikan nilai tukar rupiah sekitar Rp16.100/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1%.

Komisi XI juga menyetujui agar sasaran pembangunan tetap konsisten dengan yang tercantum dalam RAPBN 2025. Sasaran tersebut meliputi tingkat pengangguran terbuka antara 4,5-5,0%, tingkat kemiskinan antara 7,0-8,0%, angka kemiskinan ekstrem sebesar 0%, Gini Rasio antara 0,379-0,382, serta Indeks Modal Manusia yang ditargetkan sebesar 0,56.

Terkait indikator pembangunan, Nilai Tukar Petani ditetapkan dalam rentang 115-120, sementara Nilai Tukar Nelayan ditargetkan antara 105-108. Kedua indikator ini juga tetap konsisten dengan yang terdapat di dalam RAPBN 2025.

Namun demikian, dalam kesimpulan rapat, beberapa fraksi di Komisi XI memberikan catatan. Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan agar nilai tukar rupiah ditetapkan pada Rp15.900/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Di sisi lain, Fraksi PKB menyarankan agar Nilai Tukar Petani berada dalam rentang 120-125.

Kesimpulan rapat juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan berbagai langkah, kebijakan, dan program yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.

Beberapa langkah yang direncanakan mencakup menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas belanja pemerintah, memperkuat hilirisasi, mendalami insentif fiskal untuk menarik investasi, serta mempercepat transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan penguatan industri strategis nasional.

Sebagai penutup, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas diskusi mengenai asumsi makro untuk APBN Tahun Anggaran 2025.

"Semoga ini mencerminkan komitmen untuk menjaga APBN 2025 sebagai instrumen yang sangat penting. Terima kasih atas semua masukan yang diberikan," ujar Menteri Keuangan.