Gerakan Pangan Murah Sulawesi Tenggara Digelar Serentak di 17 Kabupaten/Kota, Upaya Jaga Daya Beli dan Kendalikan Inflasi

Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 17 kabupaten dan kota mulai Rabu (19/3/2025) hingga Minggu (23/3/2025). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Pada periode tersebut, permintaan terhadap berbagai komoditas pangan biasanya mengalami peningkatan sehingga berpotensi memengaruhi harga di pasar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap program ini dapat menjadi instrumen pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Gerakan pangan murah ini kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harapkan agar masyarakat dapat mengakses barang yang lebih murah sehingga bisa menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga," ujar Hugua.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada aspek distribusi pangan, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan kondisi harga yang berkembang di pasar.

Dalam kondisi tertentu, kenaikan harga pangan dapat memberikan tekanan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, intervensi pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus mengurangi risiko lonjakan inflasi daerah.

Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah, Gerakan Pangan Murah juga merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), program Gerakan Pangan Murah selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis di berbagai daerah Indonesia.

Komoditas yang umumnya tersedia dalam kegiatan tersebut meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya yang menjadi konsumsi utama masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat, terutama menjelang momentum yang berpotensi meningkatkan konsumsi pangan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga inflasi pangan tetap terkendali melalui penguatan distribusi dan ketersediaan bahan pokok di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Hugua menyampaikan harapan agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan stabilitas harga di Sulawesi Tenggara.

"Kami berharap gerakan pasar murah ini dapat menjalankan ekonomi makro masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali," ujar Hugua.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah mulai dari pemantauan harga pasar, penguatan distribusi pangan, koordinasi dengan pelaku usaha, hingga penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah sebagai bentuk intervensi langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Sulawesi Tenggara juga sejalan dengan agenda pemerintah pusat yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong berbagai daerah untuk meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat distribusi, dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dalam konteks tersebut, Gerakan Pangan Murah tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan pangan yang bertujuan menjaga keseimbangan pasar.

Pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, dalam berbagai kajian mengenai ketahanan pangan nasional menjelaskan bahwa stabilitas harga pangan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu terus memastikan distribusi pangan berjalan lancar agar gejolak harga dapat diminimalkan.

Secara historis, periode Ramadan dan Idulfitri sering diikuti peningkatan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan. Kenaikan konsumsi masyarakat dapat memengaruhi harga apabila tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah biasanya melakukan berbagai langkah antisipasi seperti operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, penguatan cadangan pangan, serta pengawasan distribusi komoditas strategis.

Bank Indonesia dalam berbagai laporan inflasi daerah juga menempatkan komoditas pangan sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian menjelang hari besar keagamaan. Komoditas seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan telur sering menjadi penyumbang inflasi apabila pasokan terganggu atau permintaan meningkat secara signifikan.

Melalui Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya menekan potensi gejolak tersebut dengan menghadirkan alternatif harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu keunggulan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah kali ini adalah cakupan wilayah yang luas karena dilaksanakan secara serentak di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah, tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi.

Pemerintah daerah juga menggandeng berbagai pihak seperti distributor, Bulog, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait untuk memastikan ketersediaan stok selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk menjamin pasokan pangan tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang kompetitif.

Selain menjaga stabilitas harga, program ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketika harga kebutuhan pokok lebih terkendali, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk mengalokasikan pendapatannya pada kebutuhan lain yang produktif. Kondisi tersebut dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Ekonom dari Universitas Halu Oleo, Dr. Muh. Zamrun Firihu, dalam berbagai forum pembangunan daerah menilai bahwa stabilitas harga pangan memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi yang efektif akan membantu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Karena itu, berbagai program pengendalian harga seperti Gerakan Pangan Murah perlu terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak di 17 kabupaten dan kota pada 19–23 Maret 2025 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan inflasi daerah. Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mendukung stabilitas ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.