Airlangga Soroti Dampak Isu Beras Oplosan terhadap Pedagang, Dorong 250 Ribu Toko SRC Jadi Penyalur SPHP Bulog

Ilustrasi Beras (Foto: Aska)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha ritel di tengah merebaknya isu beras oplosan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Airlangga, sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan perilaku konsumen yang semakin berhati-hati dalam membeli beras. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi stabilitas distribusi pangan di tingkat masyarakat.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menghadiri acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang diselenggarakan PT HM Sampoerna Tbk dan dihadiri anggota jaringan Sampoerna Retail Community (SRC) pada Jumat (22/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga berdialog langsung dengan para pemilik toko ritel untuk mengetahui kondisi usaha mereka selama enam bulan terakhir.

"Bagaimana daya tahan para anggota SRC? Bagaimana kesiapan mereka menghadapi tantangan? Apakah ada profitabilitas dari penjualan beras? Apa kabar kondisi enam bulan belakangan?" tanya Airlangga kepada para pelaku usaha.

Dari dialog tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa respons para pelaku usaha cukup beragam.

Sebagian pedagang masih mampu mempertahankan keuntungan usaha mereka, sementara sebagian lainnya merasakan tekanan akibat kondisi pasar yang berubah dalam beberapa bulan terakhir.

Namun demikian, Airlangga menilai situasi tersebut masih menunjukkan ketahanan ekonomi masyarakat yang relatif baik.

"Tampaknya ada beragam respons. Sebagian berhasil meraih profit, sementara yang lain merasakan dampak kerugian. Namun, jika tidak ada satupun yang benar-benar terpuruk, maka itu pertanda ekonomi kita baik-baik saja," ujar Airlangga Hartarto.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus memantau kondisi sektor perdagangan ritel sebagai salah satu indikator kesehatan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga memberikan apresiasi terhadap perkembangan jaringan SRC yang kini telah mencapai sekitar 250 ribu toko di seluruh Indonesia.

Menurutnya, keberadaan jaringan ritel yang luas tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat distribusi pangan nasional hingga ke tingkat masyarakat.

Airlangga menilai toko-toko SRC memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan konsumen dan menjangkau berbagai daerah yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga melihat peluang besar untuk melibatkan jaringan SRC dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Perum Bulog.

Program SPHP merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras dan mengendalikan harga di pasar.

Melalui jaringan distribusi yang luas, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Saya secara berkala memantau perkembangan SRC setiap tahun dan angka 250 ribu toko ini sungguh luar biasa. Direktur Utama Bulog sangat berharap SRC dapat ikut menyalurkan beras SPHP sehingga masyarakat di sekitar toko bisa menikmati harga yang lebih bersahabat," ujar Airlangga.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat efektivitas program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Selain memanfaatkan jaringan yang sudah ada, Airlangga juga melihat peluang ekspansi yang masih sangat besar.

Menurutnya, masih terdapat sekitar satu juta UMKM yang berpotensi bergabung ke dalam ekosistem SRC.

Apabila potensi tersebut dapat direalisasikan, maka jaringan distribusi pangan nasional akan semakin kuat dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.

Keberadaan UMKM dalam rantai distribusi juga dinilai penting untuk meningkatkan pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing usaha kecil di tengah persaingan modern.

Meskipun pemerintah terus menjaga pasokan beras, isu beras oplosan yang sempat ramai diperbincangkan dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan konsumen.

Ketika masyarakat meragukan kualitas produk yang beredar di pasar, kecenderungan untuk menunda pembelian atau beralih ke produk tertentu dapat meningkat.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas distribusi pangan secara keseluruhan.

Karena itu, pemerintah terus mendorong pengawasan kualitas beras dan transparansi rantai distribusi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga fluktuasi harga pangan dunia, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama.

Kolaborasi antara Bulog, pelaku usaha ritel, UMKM, dan berbagai BUMN dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.

Keberhasilan menjaga stabilitas harga beras juga berpengaruh langsung terhadap tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas sektor pangan nasional di tengah berbagai tantangan, termasuk isu beras oplosan yang memengaruhi kepercayaan konsumen dan pendapatan sebagian pedagang. Melalui program SPHP Bulog serta dukungan jaringan 250 ribu toko SRC di seluruh Indonesia, distribusi beras diharapkan menjadi lebih merata dan efisien.

Kolaborasi antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha ritel, dan UMKM menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap beras berkualitas dengan harga yang stabil dan terjangkau.